"RUU ini telah menjadi pembicaraan cukup hangat di tengah masyarakat, tetapi yang berkembang cenderung negatif," kata Vennetia dalam Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang diadakan Kementerian di Jakarta, Kamis.
Vennetia mengatakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual semakin simpang siur ketika banyak oknum yang menafsirkan sendiri pasal-pasal dalam naskah yang ada di DPR dan diwarnai dengan pesan-pesan bernada penolakan dan menjadikan masyarakat terbelah.
Menurut Vennetia, materi yang kerap dijadikan bahan penolakan oleh kalangan yang menentang adalah pengertian, asas dan tujuan, bentuk atau jenis kekerasan seksual dan aspek lain.
"Hal-hal itu dianalisis dan ditafsirkan dalam frasa yang sangat jauh dari konteks dan materi dalam naskah RUU tersebut," tuturnya.
Vennetia menjelaskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan inisiatif DPR. April 2017, naskah RUU disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Presiden kemudian menunjuk enam kementerian dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memimpin.
Pada Juni 2017, pemerintah telah menyerahkan daftar inventaris masalah kepada DPR. Secara etika politik, pemerintah tidak bisa proaktif menanyakan proses selanjutnya.
"Namun secara informal, Kementerian dengan Komisi VIII DPR melakukan pertemuan silaturahmi dan pihak DPR menyampaikan pembahasan RUU akan dilakukan intensif setelah Pemilu 2019," katanya.
Debat Calon Presiden Putaran III akan diikuti oleh dua calon wakil presiden, yaitu KH Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno dengan tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya.
Pemilihan Presiden 2019 akan diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu pasangan 01 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin dan pasangan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno.
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2019
