Kantor OJK akan dapat dimanfaatkan sebagai ruang interaksi, ruang mediasi, dan juga ruang edukasi sektor jasa keuanganJayapura (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memulai pencanangan pembangunan gedung kantor baru provinsi Papua dan Papua Barat di Jayapura, Papua, Senin.
Pencanangan gedung tersebut secara resmi dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana, Walikota Jayapura Benhur Tomi Mano, serta para pejabat dan pemangku kepentingan terkait di Papua.
Wimboh dalam sambutannya mengatakan gedung baru ini dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan kegiatan ekonomi yang mampu mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat di Papua maupun Papua Barat.
Oleh karena itu, ia mengharapkan pembangunan kantor baru yang didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Kota (pemkot) Jayapura ini dapat segera selesai sesuai jadwal.
"Kami minta pembangunan agar dibantu lebih cepat, agar masyarakat Jayapura, Papua, dan Papua Barat, secara khusus bisa mendapatkan manfaat maksimal," katanya.
Ia menambahkan OJK siap memberikan sosialisasi maupun edukasi terhadap layanan keuangan agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari jasa keuangan yang makin beragam.
Pembangunan gedung ini mempunyai karakteristik unik yang akan dipadukan dengan budaya dan kearifan lokal masing-masing daerah untuk membuat proses identifikasi lebih mudah.
Khusus untuk kantor OJK Provinsi Papua dan Papua Barat, OJK akan mengadopsi budaya lokal Papua yang sangat beragam untuk digunakan sebagai ornamen di dalam interior gedung.
Wimboh menambahkan kantor OJK akan menjadi rumah bersama bagi sektor jasa keuangan dan terbuka lebar bagi para pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan.
"Kantor OJK akan dapat dimanfaatkan sebagai ruang interaksi, ruang mediasi, dan juga ruang edukasi sektor jasa keuangan," katanya.
Menurut rencana, pembangunan gedung baru yang berlokasi di Jalan Balaikota, Entrop, Jayapura, ini akan selesai pada akhir 2019, atau lebih cepat dari jadwal pertengahan 2020. Saat ini, kantor OJK Provinsi Papua dan Papua Barat masih menyewa gedung dan mempunyai total 36 pegawai, termasuk diantaranya 17 pegawai organik.
Selama ini, salah satu entitas yang diawasi dan diregulasi OJK di wilayah Papua dan Papua Barat adalah Bank Papua (BPD Papua). OJK tidak hanya ikut memantau dan mengevaluasi kesehatan Bank Papua, namun juga mendorong kontribusi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Papua melalui program KUR dengan skema klaster.
Baca juga: Kurs dolar "tenang" di perdagangan Asia, investor tunggu pertemuan Fed
Baca juga: Harga minyak terus menurun pasca-Trump tekan OPEC tingkatkan produksi
Pewarta: Satyagraha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2019
