Kalau sawah dicetak hari ini, dampak produksinya bisa lebih dari lima tahun lagiJakarta (ANTARA) - Mantan Wakil Menteri Pertanian Bayu Krishnamurthi menilai permasalahan pangan nasional tidak akan selesai dalam jangka waktu 100 hari awal pemerintahan, siapa pun yang akan menjadi kepala negaranya.
"Jangan pernah membayangkan masalah pangan bisa diubah dengan 100 hari. Masalah pangan sekarang ini adalah hasil akumulasi sekian tahun berjalan," kata Bayu Krishnamurti di Jakarta, Senin.
Bayu mengemukakan hal tersebut dalam dialog yang digelar Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) yang bertajuk "Perumusan Kebijakan Pangan yang Fokus pada Kestabilan Harga dan Ketahanan Pangan dalam 100 Hari Pemerintahan Baru".
Menurut dia, apa yang terjadi di dalam sektor pangan nasional pada hari ini adalah hasil dari kebijakan lima, 10 atau puluhan tahun lalu.
Ia mencontohkan, untuk membuat sebuah lahan menjadi sawah yang produktif itu membutuhkan waktu sekitar 5-8 tahun agar ekosistem di sekitar sawah itu menjadi stabil sebagai basis produksi pangan pertanian ke depannya.
"Kalau sawah dicetak hari ini, dampak produksinya bisa lebih dari lima tahun lagi," katanya.
Untuk itu, Bayu berpendapat bahwa hal yang bisa dilakukan pemerintahan baru adalah mengoptimalkan kebijakan yang sudah ada, dan diharapkan tidak menimbulkan kebijakan yang sifatnya "grasa-grusu".
Ia juga menekankan bahwa persoalan pangan saat ini adalah permasalahan yang sangat serius, antara lain karena pada sekitar satu dekade ke depan, sekitar 70 persen populasi Nusantara akan berada di kota-kota.
"Sepuluh tahun yang akan datang, 70 persen penduduk akan ada di kota, hal ini akan mengubah seluruh sistem produksi. Dan 70 persen dari kota-kota (di Indonesia) itu ada di Jawa," ucapnya.
Bayu mengingatkan bahwa saat ini rasio penduduk terhadap lahan produksi pangan di Indonesia adalah lebih kecil dari 0,2 hektare per kapita, di mana jumlah tersebut masih lebih kecil misalnya dibandingkan dengan negara tetangga Australia yang sebesar 32 hektare per kapita.
Sebelumnya, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KPRP) Said Abdullah memaparkan, aspek produksi berbagai komoditas pangan bila ingin didorong oleh pemerintah maka harus diarahkan ke berbagai kebijakan yang sifatnya lebih berkelanjutan.
"Betul bahwa produksi beberapa komoditas meningkat namun masih fluktuatif juga," kata Said Abdullah.
Menurut Said, pada saat ini fluktuasi produksi pangan masih belum ajeg karena sejumlah faktor kunci dari proses produksinya juga masih belum cukup kuat untuk dibenahi ke depannya.
Ia berpendapat bahwa selain faktor penguasaan lahan yang terhambat oleh proses alih fungsi di berbagai daerah, faktor kualitas lahan untuk saat ini juga menjadi pembatasnya.
"Aspek produksi belum diarahkan pada upaya produksi yang berkelanjutan. pendekatan pertanian kimiawi rasanya masih akan terus menjadi prioritas," katanya.
Baca juga: Pengamat: Aspek produksi pangan perlu diarahkan lebih berkelanjutan
Baca juga: Solusi kerawanan pangan bisa dengan pengelolaan laut berkelanjutan
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2019
