Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Siswadi di Samarinda, Selasa menyebut penilaian gagal tidak hanya berdasarkan penilaian legislator sesuai fungsi penganggaran dan pengawasan, tapi juga masyarakat yang merasakan langsung dampak banjir yang terlihat semakin parah saat ini.
“Program yang dilaksanakan dianggap tidak berjalan baik. Padahal pos anggaran penanganan banjir terbilang yang terbesar di APBD murni maupun perubahan. Dikisaran Rp300 miliar lebih,” ucap Siswadi.
Idealnya, program penanganan banjir dilaksanakan secara kesinambungan atau berkelanjutan untuk mencapai hasil masimal. Kenyataannya program yang direncanakan setiap periode pemerintahan tidak saling berkesinambungan.
“Sejak saat Wali kota (Alm) Achmad Amin sebenarnya sudah meletakan pondasi penanganan banjir. Tapi tidak berkelanjutan hingga sekarang,” tegasnya.
Terkait hal tersebut dia menyarankan agar Pemkot Samarinda memaksimalkan pengelolan polder sebagai infrastruktur penting menahan air sebelum masuk ke lingkungan.
Tentunya didukung ketersedian drainase yang memadai untuk mengalirkan air masuk ke sungai karang mumus maupun aliran air di Kota Samarinda.
“Betul Samarinda sudah ada Tim Hantu Banyu yang dapat bekerja mengatasi banjir. Tapi pernah diskusi sama Wakil Wali kota Samarinda (Alm) Nusyirwan Ismail bahwa itu sudah tidak mampu dengan kondisi sekarang. Perlu terobosan lain. Kita sudah berikan masukan tapi belum terlaksana,” ujarnya.
Di sisi lain dia memohon maaf kepada warga Kota Samarinda karena belum bisa berbuat maksimal dalam penanganan banjir di Samarinda. Hanya saja sesuai perannya dia sudah berupaya memberikan dukungan penganggaran dan kontrol terhadap Pemkot Samarinda.
Untuk diketahui, Kota Samarinda sejak 9 Juni 2019 dikepung banjir akibat guyuran hujan dan air pasang. Hingga berita ini dibuat beberapa ruas jalan di Kota Samarinda diketahui masih tergenang air dan cenderung bertambah parah mencapai pinggang hingga dada orang dewasa.
Pewarta: Arumanto
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2019
