#BATAM OTORITA

Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kepulauan Riau mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi memantau pemilihan wakil gubernur setempat untuk menutup ruang lobi yang ...

Badan Pengusahaan Batam menilai kenaikan tarif uang wajib tahunan otorita (UWTO) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 lebih detail dan proporsional ...

Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun akan memanggil perwakilan pengusaha dan masyarakat Kota Batam yang menolak penerapan biaya sewa lahan atau uang wajib tahunan otorita ...

Kepolisian Daerah Kepulauan Riau mengerahkan sekitar 3.600 personel untuk mengamankan unjuk rasa menolak kenaikan biaya sewa lahan atau uang wajib tahunan otorita (UWTO) di ...

Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun meminta masyarakat untuk tidak menghentikan kegiatan bisnis dan perniagaan sebagai tanda protes kenaikan biaya sewa lahan atau Uang Wajib ...

Lowongan wakil gubernur Kepulauan Riau lebih berpeluang diisi pejabat birokrasi daripada oleh kader partai politik, kata pengamat kebijakan publik Wahyu Eko ...

Ratusan orang berunjukrasa menolak kenaikan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang sudah berlaku di Batam, Kepulauan Riau mulai 18 Oktober lalu sesuai Peraturan Menteri ...

Polda Kepri akan menjaga keamanan terutama di kawasan kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam ketika pada 1 November berbagai elemen masyarakat berunjuk rasa menentang ...

Bank Indonesia Kepulauan Riau masih mendata dampak ekonomi akibat kenaikan tarif sewa lahan atau Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) di Kawasan Batam, Kota Batam Kepulauan ...

Masyarakat Batam membentuk Gerakan Melayu Melawan untuk menolak Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor148/PMK.05/2016 dan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 19 ...