Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengklaim dari tahun ke tahun jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terus meningkat berdasarkan Online Data Sistem (ODS) di Dinas Koperasi dan UKM di daerah tersebut.
Hingga pertengahan tahun 2022, setidaknya terdapat sebanyak 146.638 UMKM yang tersebar di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepri, yang bila berdasarkan persentase maka rinciannya, di Kabupaten Bintan terdapat 8 persen dari keseluruhan UMKM di Kepri, Kabupaten Karimun 13 persen, Kabupaten Natuna 6 persen, Kabupaten Lingga 6 persen, Kabupaten Anambas 4 persen, Kota Batam 51 persen, dan Kota Tanjungpinang 13 persen.
Sementara secara nasional, dari data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Tanah Air telah mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573 triliun.
Dengan demikian, sektor UMKM sangat berperan penting dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional yang terpuruk akibat pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020.
Maka tak ada salahnya jika pemerintah berupaya terus mendorong daya saing pelaku usaha UMKM guna meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia.
Di Provinsi Kepri sendiri, Gubernur Ansar Ahmad dan jajaran telah membuat program subsidi pinjaman modal UMKM tanpa bunga atau nol persen yang bekerja sama dengan perbankan daerah, Bank Riau Kepri (BRK) sejak tahun 2021.
Kebijakan itu dinilai sangat membantu akses permodalan sekaligus membangkitkan semangat pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya di tengah masih mewabahnya COVID-19.
Selama semester I tahun 2022, tercatat sudah sekitar 500 pelaku UMKM mengakses pinjaman modal di BRK dengan serapan anggaran sebesar Rp10 miliar dari total anggaran yang disiapkan sebesar Rp30 miliar. Pelaku UMKM hanya perlu membayar dana pinjaman pokok, sementara bunganya ditanggung penuh Pemprov Kepri melalui kerja sama yang dibangun bersama BRK.
Pemprov Kepri dan BRK juga berkomitmen menambah nominal pinjaman modal UMKM dari yang tadinya 20 juta menjadi Rp40 juta per pelaku UMKM. Harapannya, kebijakan ini disambut baik oleh semua kelompok pelaku usaha UMKM, mulai dari kelas mikro, kecil, hingga menengah.
Naik kelas
Namun, upaya meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing UMKM tak cukup dengan hanya memberikan pinjaman modal, melainkan harus dibarengi dengan program-program pelatihan hingga pendampingan usaha secara berkesinambungan.
Kepala Bidang Pengembangan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepri Endang Suhara menyebut berbagai pelatihan usaha bagi pelaku UMKM sudah dilakukan, mulai dari bagaimana cara berusaha yang baik, sampai bijak mengelola modal usaha.
Kemudian, dilakukan juga pelatihan teknis sesuai bidang usaha misalnya sektor kuliner, yaitu bagaimana meningkatkan mutu produksi untuk menjawab tantangan kebutuhan, salah satunya pelaku UMKM didorong mengurus sertifikasi halal atas produk-produk yang dihasilkan.
Pemprov Kepri melalui Dinas Koperasi dan UKM sudah meluncurkan program sertifikasi halal gratis, sehingga tinggal dimanfaatkan para pelaku UMKM sesuai mekanisme yang berlaku.
Di sisi lain, program berupa pendampingan terhadap pengembangan UMKM terus dilakukan dengan menurunkan sembilan tenaga pendamping yang direkrut khusus, tujuannya membantu pelaku UMKM Go Digital atau memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi terkini untuk memasarkan produk-produk mereka.
Bahkan dalam waktu dekat, Pemprov Kepri kembali akan merekrut lagi "relawan digital" guna makin memperkuat pendampingan UMKM hingga menjangkau ke semua kabupaten/kota.
Relawan digital ialah mereka pemuda atau mahasiswa cakap digital yang akan mengajarkan pelaku usaha UMKM, misalnya bagaimana desain produk yang bagus, hingga cara pemasaran di marketplace melalui perangkat digital, seperti smartphone atau laptop.
Upaya ini sejalan dengan visi-misi Gubernur-Wakil Gubernur Kepri, Ansar Ahmad-Marlin Agustina bahwa UMKM di daerah itu harus didorong untuk naik kelas, dari yang tadinya memasarkan produk secara konvensional, pelan-pelan mulai beralih menggunakan perkembangan teknologi digital.
Apalagi situasi pandemi saat ini memicu aktivitas jual beli aneka kebutuhan masyarakat via daring berkembang pesat, ditambah beberapa kebijakan pemerintah membatasi kegiatan tatap muka.
Ini tentu jadi peluang besar pelaku UMKM Go Digital agar produk-produk mereka mudah diterima di pasar dalam maupun luar negeri.
UMKM eksportir
Bertetangga dengan negeri jiran Singapura dan Malaysia, seharusnya jadi momentum mendorong ekspor UMKM Provinsi Kepri, hingga menembus pasar global.
Sangat disayangkan jika pelaku usaha UMKM Provinsi Kepri tidak memanfaatkan peluang itu, apalagi Batam sebagai kawasan bebas yang berbatasan langsung dengan Singapura, hanya berjarak sekitar 45 menit menggunakan transportasi laut.
Ditambah lagi produk-produk UMKM Batam sulit bersaing dengan pasar dalam negeri, karena harganya lebih tinggi dipicu adanya kebijakan pajak pengiriman barang yang keluar masuk melalui kota industri tersebut.
Oleh karena itu, tak ada salahnya jika Pemprov Kepri dan pemangku kepentingan terkait berkomitmen mendorong UMKM Batam mengekspor produk-produk mereka ke negara tetangga dibanding hanya memasarkan produk di dalam negeri.
Dukungan kepala daerah terkait prioritas penggunaan APBD untuk membantu pelaku UMKM mengembangkan usahanya hingga mampu menjadi eksportir juga sangat diperlukan.
Pemerintah pun diharapkan giat mendampingi pelaku UMKM yang mayoritas lulusan SMP dan SMA supaya lebih melek teknologi sehingga mampu menangkap peluang pasar internasional.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Sirajudin Nur optimistis bahwa pemberdayaan UMKM akan mampu mendongkrak perekonomian daerah yang selama ini masih mengandalkan sektor pajak kendaraan bermotor.
Masalah kemiskinan dan pengangguran di Bumi Segantang Lada itu juga dapat dituntaskan melalui pembinaan dan pengembangan UMKM, karena UMKM adalah sektor usaha yang paling padat karya, serta tulang punggung bagi perekonomian nasional.
Hingga pertengahan tahun 2022, setidaknya terdapat sebanyak 146.638 UMKM yang tersebar di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepri, yang bila berdasarkan persentase maka rinciannya, di Kabupaten Bintan terdapat 8 persen dari keseluruhan UMKM di Kepri, Kabupaten Karimun 13 persen, Kabupaten Natuna 6 persen, Kabupaten Lingga 6 persen, Kabupaten Anambas 4 persen, Kota Batam 51 persen, dan Kota Tanjungpinang 13 persen.
Sementara secara nasional, dari data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Tanah Air telah mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573 triliun.
Dengan demikian, sektor UMKM sangat berperan penting dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional yang terpuruk akibat pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020.
Maka tak ada salahnya jika pemerintah berupaya terus mendorong daya saing pelaku usaha UMKM guna meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia.
Di Provinsi Kepri sendiri, Gubernur Ansar Ahmad dan jajaran telah membuat program subsidi pinjaman modal UMKM tanpa bunga atau nol persen yang bekerja sama dengan perbankan daerah, Bank Riau Kepri (BRK) sejak tahun 2021.
Kebijakan itu dinilai sangat membantu akses permodalan sekaligus membangkitkan semangat pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya di tengah masih mewabahnya COVID-19.
Selama semester I tahun 2022, tercatat sudah sekitar 500 pelaku UMKM mengakses pinjaman modal di BRK dengan serapan anggaran sebesar Rp10 miliar dari total anggaran yang disiapkan sebesar Rp30 miliar. Pelaku UMKM hanya perlu membayar dana pinjaman pokok, sementara bunganya ditanggung penuh Pemprov Kepri melalui kerja sama yang dibangun bersama BRK.
Pemprov Kepri dan BRK juga berkomitmen menambah nominal pinjaman modal UMKM dari yang tadinya 20 juta menjadi Rp40 juta per pelaku UMKM. Harapannya, kebijakan ini disambut baik oleh semua kelompok pelaku usaha UMKM, mulai dari kelas mikro, kecil, hingga menengah.
Naik kelas
Namun, upaya meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing UMKM tak cukup dengan hanya memberikan pinjaman modal, melainkan harus dibarengi dengan program-program pelatihan hingga pendampingan usaha secara berkesinambungan.
Kepala Bidang Pengembangan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepri Endang Suhara menyebut berbagai pelatihan usaha bagi pelaku UMKM sudah dilakukan, mulai dari bagaimana cara berusaha yang baik, sampai bijak mengelola modal usaha.
Kemudian, dilakukan juga pelatihan teknis sesuai bidang usaha misalnya sektor kuliner, yaitu bagaimana meningkatkan mutu produksi untuk menjawab tantangan kebutuhan, salah satunya pelaku UMKM didorong mengurus sertifikasi halal atas produk-produk yang dihasilkan.
Pemprov Kepri melalui Dinas Koperasi dan UKM sudah meluncurkan program sertifikasi halal gratis, sehingga tinggal dimanfaatkan para pelaku UMKM sesuai mekanisme yang berlaku.
Di sisi lain, program berupa pendampingan terhadap pengembangan UMKM terus dilakukan dengan menurunkan sembilan tenaga pendamping yang direkrut khusus, tujuannya membantu pelaku UMKM Go Digital atau memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi terkini untuk memasarkan produk-produk mereka.
Bahkan dalam waktu dekat, Pemprov Kepri kembali akan merekrut lagi "relawan digital" guna makin memperkuat pendampingan UMKM hingga menjangkau ke semua kabupaten/kota.
Relawan digital ialah mereka pemuda atau mahasiswa cakap digital yang akan mengajarkan pelaku usaha UMKM, misalnya bagaimana desain produk yang bagus, hingga cara pemasaran di marketplace melalui perangkat digital, seperti smartphone atau laptop.
Upaya ini sejalan dengan visi-misi Gubernur-Wakil Gubernur Kepri, Ansar Ahmad-Marlin Agustina bahwa UMKM di daerah itu harus didorong untuk naik kelas, dari yang tadinya memasarkan produk secara konvensional, pelan-pelan mulai beralih menggunakan perkembangan teknologi digital.
Apalagi situasi pandemi saat ini memicu aktivitas jual beli aneka kebutuhan masyarakat via daring berkembang pesat, ditambah beberapa kebijakan pemerintah membatasi kegiatan tatap muka.
Ini tentu jadi peluang besar pelaku UMKM Go Digital agar produk-produk mereka mudah diterima di pasar dalam maupun luar negeri.
UMKM eksportir
Bertetangga dengan negeri jiran Singapura dan Malaysia, seharusnya jadi momentum mendorong ekspor UMKM Provinsi Kepri, hingga menembus pasar global.
Sangat disayangkan jika pelaku usaha UMKM Provinsi Kepri tidak memanfaatkan peluang itu, apalagi Batam sebagai kawasan bebas yang berbatasan langsung dengan Singapura, hanya berjarak sekitar 45 menit menggunakan transportasi laut.
Ditambah lagi produk-produk UMKM Batam sulit bersaing dengan pasar dalam negeri, karena harganya lebih tinggi dipicu adanya kebijakan pajak pengiriman barang yang keluar masuk melalui kota industri tersebut.
Oleh karena itu, tak ada salahnya jika Pemprov Kepri dan pemangku kepentingan terkait berkomitmen mendorong UMKM Batam mengekspor produk-produk mereka ke negara tetangga dibanding hanya memasarkan produk di dalam negeri.
Dukungan kepala daerah terkait prioritas penggunaan APBD untuk membantu pelaku UMKM mengembangkan usahanya hingga mampu menjadi eksportir juga sangat diperlukan.
Pemerintah pun diharapkan giat mendampingi pelaku UMKM yang mayoritas lulusan SMP dan SMA supaya lebih melek teknologi sehingga mampu menangkap peluang pasar internasional.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Sirajudin Nur optimistis bahwa pemberdayaan UMKM akan mampu mendongkrak perekonomian daerah yang selama ini masih mengandalkan sektor pajak kendaraan bermotor.
Masalah kemiskinan dan pengangguran di Bumi Segantang Lada itu juga dapat dituntaskan melalui pembinaan dan pengembangan UMKM, karena UMKM adalah sektor usaha yang paling padat karya, serta tulang punggung bagi perekonomian nasional.