Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau telah mengumpulkan beras sebanyak 2,9 ton dari sumbangan aparatur sipil negara (ASN) daerah tersebut untuk dibagikan kepada warga yang membutuhkan.
"Di luar program yang bersumber dari APBD, sebagai bentuk keseriusan menekan angka kemiskinan, saya dan Wakil Bupati, Rodial Huda memohon kepada seluruh PNS Natuna untuk menyumbang 1 kilo beras per bulan dan dikumpulkan untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan," kata Bupati Natuna, Wan Siswandi di Natuna, Rabu.
Ia mengatakan terkumpulnya beras dihitung dari jumlah ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintahan Daerah Natuna sebanyak 2.900 orang.
"Satu orang PNS menyumbang 1 kilo beras per bulan, maka akan terkumpul 2,9 ton beras per bulannya, dan saat ini telah dilakukan," kata Bupati.
Selain itu, ia juga telah meminta kepada seluruh camat untuk melakukan operasi pasar di wilayah masing-masing menekan inflasi.
Menurut Bupati Natuna cara tersebut dinilai baik karena Kabupaten Natuna saat ini menduduki posisi terendah angka kemiskinan dibandingkan dengan kabupaten atau kota se-Provinsi Kepulangan Riau (Kepri).
"Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 Natuna di urutan teratas dengan angka kemiskinan terendah, persentasenya 4,59 persen," kata Bupati Natuna.
Menurut dia, saat ini pemerintah daerah telah berupaya untuk menemukan angka pasti jumlah kemiskinan di daerah itu, karena yakin setelah pandemi melanda di seluruh dunia termasuk Natuna kemiskinan akan meningkat.
Masih menurut Bupati, kondisi diperparah dengan kenaikan BBM karena bisa dipastikan mempengaruhi tumbuh kembangnya perekonomian di tengah masyarakat.
Meskipun demikian, menurutnya kenaikan angka kemiskinan 0,25 persen yang dialami Indonesia saat ini wajar terjadi dalam kondisi ekonomi dunia sulit.
Karena itu, Pemerintah Natuna terus melaksanakan berbagai program yang diharapkan berdampak pada penurunan angka kemiskinan, salah satunya bantuan sumbangan beras oleh ASN kepada warga tidak mampu.
Upaya lain juga telah dilakukan oleh pemerintah setempat dengan mengoperasikan gedung sentra industri kecil menengah yang menjadi pusat pengolahan hasil laut Natuna dan program lain yang bersentuhan dengan masyarakat.
"Di luar program yang bersumber dari APBD, sebagai bentuk keseriusan menekan angka kemiskinan, saya dan Wakil Bupati, Rodial Huda memohon kepada seluruh PNS Natuna untuk menyumbang 1 kilo beras per bulan dan dikumpulkan untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan," kata Bupati Natuna, Wan Siswandi di Natuna, Rabu.
Ia mengatakan terkumpulnya beras dihitung dari jumlah ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintahan Daerah Natuna sebanyak 2.900 orang.
"Satu orang PNS menyumbang 1 kilo beras per bulan, maka akan terkumpul 2,9 ton beras per bulannya, dan saat ini telah dilakukan," kata Bupati.
Selain itu, ia juga telah meminta kepada seluruh camat untuk melakukan operasi pasar di wilayah masing-masing menekan inflasi.
Menurut Bupati Natuna cara tersebut dinilai baik karena Kabupaten Natuna saat ini menduduki posisi terendah angka kemiskinan dibandingkan dengan kabupaten atau kota se-Provinsi Kepulangan Riau (Kepri).
"Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 Natuna di urutan teratas dengan angka kemiskinan terendah, persentasenya 4,59 persen," kata Bupati Natuna.
Menurut dia, saat ini pemerintah daerah telah berupaya untuk menemukan angka pasti jumlah kemiskinan di daerah itu, karena yakin setelah pandemi melanda di seluruh dunia termasuk Natuna kemiskinan akan meningkat.
Masih menurut Bupati, kondisi diperparah dengan kenaikan BBM karena bisa dipastikan mempengaruhi tumbuh kembangnya perekonomian di tengah masyarakat.
Meskipun demikian, menurutnya kenaikan angka kemiskinan 0,25 persen yang dialami Indonesia saat ini wajar terjadi dalam kondisi ekonomi dunia sulit.
Karena itu, Pemerintah Natuna terus melaksanakan berbagai program yang diharapkan berdampak pada penurunan angka kemiskinan, salah satunya bantuan sumbangan beras oleh ASN kepada warga tidak mampu.
Upaya lain juga telah dilakukan oleh pemerintah setempat dengan mengoperasikan gedung sentra industri kecil menengah yang menjadi pusat pengolahan hasil laut Natuna dan program lain yang bersentuhan dengan masyarakat.