Pemprov Kepri bayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 40.504 pekerja rentan

Senin, 11 Agustus 2025 14:00 WIB

Penyerahan santunan Jaminan Kematian kepada ahli waris peserta yang iurannya dibayarkan oleh Pemprov Kepri oleh Wakil Bupati Natuna Jarmin pada Ahad (10/8/2025) di Kabupaten Natuna. ANTARA/Muhamad Nurman

Natuna (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menanggung pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi 40.504 warga yang tergolong sebagai pekerja rentan.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Natuna, Senin, mengatakan dari total penerima manfaat tersebut, sebanyak 31.304 orang adalah nelayan, sementara 9.200 lainnya merupakan petani.

“Untuk tahun anggaran 2025 kami mengalokasikan dana sebesar Rp6,31 miliar untuk pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan Rp1 miliar untuk petani,” katanya.

Peserta program ini tersebar di tujuh kabupaten dan kota di Kepri. Khusus untuk Kabupaten Natuna, total nelayan yang iurannya ditanggung mencapai 4.384 orang, sedangkan petani sebanyak 1.799 orang.

"Anggaran yang dialokasikan untuk nelayan Natuna mencapai Rp883,8 juta, sementara untuk petani lebih Rp300 juta," ujar dia.

Langkah ini, lanjut dia, agar pekerja rentan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Jaminan kecelakaan kerja memberikan perlindungan ketika peserta mengalami kecelakaan saat bekerja atau dalam perjalanan menuju dan pulang dari tempat kerja.

Baca juga: Pemko Batam lanjutkan vaksinasi PMK tahap dua untuk 400 hewan ternak

Sedangkan jaminan kematian memberikan santunan kepada ahli waris jika peserta meninggal dunia baik sedang maupun tidak sedang bekerja.

Ia menegaskan, tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan setiap pekerja rentan memiliki perlindungan sosial yang memadai, sehingga mereka bisa bekerja lebih tenang, tidak khawatir jika terjadi musibah, dan memiliki rasa aman bagi keluarganya.

Ansar juga berharap, melalui program ini kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat.

"Untuk nelayan yang memiliki bos besar, atau toke-toke, sudah menjadi kewajiban pemberi kerja yang menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan mereka," ujar dia.

Baca juga: Bea Cukai Batam tindak 257 pelanggaran pabean dan cukai

Baca juga: Pemprov Kepri terapkan salam Pancasila di setiap awal kegiatan seremonial