Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempercepat pembangunan rumah warga suku laut di Desa Tajur Biru, Kabupaten Lingga agar rampung pada akhir 2023.
"Kita minta Dinas Perkim (Perumahan dan Permukiman) menggesa ini cepat selesai di Desember 2023, agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sini yang merupakan suku laut," kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat meninjau pembangunan rumah suku laut di Lingga, Senin.
Dia menyebut di Desa Tajur Baru terdapat 13 rumah suku laut yang sedang dalam proses pengerjaan hingga mencapai 70 persen.
Total rumah suku laut di Lingga yang dibangun Pemprov Kepri bersama pemerintah pusat pada tahun ini, sekitar 200 rumah dengan anggaran Rp7 miliar atau masing-masing unit dianggarkan Rp35 juta.
Ia mengapresiasi posisi rumah warga suku laut yang dibangun ini karena sudah bagus dengan menghadap langsung ke laut. Setelah pembangunannya selesai, pihaknya akan mengurus masalah listrik dan kebutuhan lainnya.
"Kita harus menyadarinya bahwa daerah ini adalah kepulauan dan laut adalah berandanya. Maka dari ini suku-suku laut ini harus kita bina dan perhatikan juga kegiatan-kegiatan teknisnya nanti, seperti aktivitas menangkap ikan dan lainnya," ujar Ansar.
Secara bertahap, Pemprov Kepri memperhatikan semua daerah yang dinilai masih terisolasi, baik terkait dengan akses jalan, listrik, jaringan internet, maupun permukiman warga.
"Kita harus kompak dan sama-sama membangun Kepri. Cita-cita kita adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat secara merata," katanya.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi Kepri Said Nur Syahdu mengatakan proyek rumah warga suku laut di Lingga tahun ini dikerjakan dengan sistem swakelola oleh kelompok masyarakat desa setempat.
"Sebenarnya rumah suku laut ini sudah dibangun sekitar 10 tahun lalu di era Gubernur Muhammad Sani, tapi sudah banyak yang rusak sehingga harus direhab lagi, dengan ukuran rumah 5×6 meter menggunakan fondasi beton agar kuat dan tahan lama," katanya.
Dia menjelaskan pembangunan rumah itu menjadi prioritas pemerintah karena kondisi mereka memprihatinkan dibandingkan dengan suku laut di kabupaten/kota lainnya di Kepri.
Kehidupan warga suku laut di daerah berjuluk "Bunda Tanah Melayu" (Kabupaten Lingga) itu, sering berpindah-pindah dari laut (sampan) ke darat atau sebaliknya, karena belum mempunyai tempat tinggal yang memadai.
"Tahun depan rencananya akan kita anggarkan lagi, karena total warga suku laut di Lingga mencapai 800 kepala keluarga," kata dia.
Ia menjelaskan pembangunan itu wujud komitmen pemerintah untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan seluruh lapisan warga, termasuk suku laut yang sudah ada sejak zaman nenek moyang.
Baca juga:
BPBD Bintan imbau warga untuk lebih waspada beraktivitas di pantai Trikora
Batam raih penghargaan Germas Award tingkat Provinsi Kepri
ASDP Batam siapkan 20 kapal roro jelang natal dan tahun baru
"Kita minta Dinas Perkim (Perumahan dan Permukiman) menggesa ini cepat selesai di Desember 2023, agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sini yang merupakan suku laut," kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat meninjau pembangunan rumah suku laut di Lingga, Senin.
Dia menyebut di Desa Tajur Baru terdapat 13 rumah suku laut yang sedang dalam proses pengerjaan hingga mencapai 70 persen.
Total rumah suku laut di Lingga yang dibangun Pemprov Kepri bersama pemerintah pusat pada tahun ini, sekitar 200 rumah dengan anggaran Rp7 miliar atau masing-masing unit dianggarkan Rp35 juta.
Ia mengapresiasi posisi rumah warga suku laut yang dibangun ini karena sudah bagus dengan menghadap langsung ke laut. Setelah pembangunannya selesai, pihaknya akan mengurus masalah listrik dan kebutuhan lainnya.
"Kita harus menyadarinya bahwa daerah ini adalah kepulauan dan laut adalah berandanya. Maka dari ini suku-suku laut ini harus kita bina dan perhatikan juga kegiatan-kegiatan teknisnya nanti, seperti aktivitas menangkap ikan dan lainnya," ujar Ansar.
Secara bertahap, Pemprov Kepri memperhatikan semua daerah yang dinilai masih terisolasi, baik terkait dengan akses jalan, listrik, jaringan internet, maupun permukiman warga.
"Kita harus kompak dan sama-sama membangun Kepri. Cita-cita kita adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat secara merata," katanya.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi Kepri Said Nur Syahdu mengatakan proyek rumah warga suku laut di Lingga tahun ini dikerjakan dengan sistem swakelola oleh kelompok masyarakat desa setempat.
"Sebenarnya rumah suku laut ini sudah dibangun sekitar 10 tahun lalu di era Gubernur Muhammad Sani, tapi sudah banyak yang rusak sehingga harus direhab lagi, dengan ukuran rumah 5×6 meter menggunakan fondasi beton agar kuat dan tahan lama," katanya.
Dia menjelaskan pembangunan rumah itu menjadi prioritas pemerintah karena kondisi mereka memprihatinkan dibandingkan dengan suku laut di kabupaten/kota lainnya di Kepri.
Kehidupan warga suku laut di daerah berjuluk "Bunda Tanah Melayu" (Kabupaten Lingga) itu, sering berpindah-pindah dari laut (sampan) ke darat atau sebaliknya, karena belum mempunyai tempat tinggal yang memadai.
"Tahun depan rencananya akan kita anggarkan lagi, karena total warga suku laut di Lingga mencapai 800 kepala keluarga," kata dia.
Ia menjelaskan pembangunan itu wujud komitmen pemerintah untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan seluruh lapisan warga, termasuk suku laut yang sudah ada sejak zaman nenek moyang.
Baca juga:
BPBD Bintan imbau warga untuk lebih waspada beraktivitas di pantai Trikora
Batam raih penghargaan Germas Award tingkat Provinsi Kepri
ASDP Batam siapkan 20 kapal roro jelang natal dan tahun baru