Anambas, Kepri (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menyalurkan bantuan dana hibah, insentif hingga proyek pembangunan fisik senilai puluhan miliar untuk Kabupaten Kepulauan Anambas.
Ketiga kecamatan dimaksud yaitu Kecamatan Jemaja sekitar Rp54,4 miliar, lalu Kecamatan Palmatak sekitar Rp12,1 miliar. Khusus di Palmatak, termasuk dana aspirasi Muhammad Taufik, anggota DPRD Kepri.
"Bantuan ini menandakan bahwa semua kabupaten/kota di Kepri memiliki hak dan kewajiban yang sama baik di bidang ekonomi maupun pembangunan, khususnya daerah perbatasan seperti Kepulauan Anambas," kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga Jemaja, Anambas, Minggu.
Ansar meminta dukungan dan doa masyarakat agar APBD Kepri semakin bertambah, sehingga bantuan yang diberikan makin bertambah pula serta menyasar seluruh lapisan masyarakat setempat.
Ia menyebut saat ini besaran APBD Kepri sekitar Rp3,9 triliun, di mana sebagian besar dialokasikan untuk biaya pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, seperti pembangunan sekolah baru setiap tahunnya untuk menampung calon siswa baru, terutama di Kota Batam yang memiliki jumlah penduduk terbanyak.
Dengan APBD yang terbatas untuk mengurus daerah kepulauan seperti Kepri, Ansar memberlakukan kebijakan pengetatan ikat pinggang keuangan daerah agar lebih berhemat sehingga uang yang ada bisa digunakan untuk mensejahterakan masyarakat.
"Kami juga gencar melobi pemerintah pusat untuk menjolok APBN, tahun lalu ada sekitar Rp700 miliar untuk pembangunan jalan. Mudah-mudahan tahun ini dapat lagi bantuan untuk proyek fisik," ujar dia.
Ansar menyampaikan pada tahun ini ada beberapa penambahan unit bantuan, misalnya dulu cuma ada bantuan untuk badan perwakilan desa (BPD), namun tahun ini lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) juga dapat bantuan.
Kemudian, ada pula insentif pendamping keluarga untuk menurunkan stunting guna menjaga generasi remaja dari kebiasaan buruk nikah dini, seks bebas dan narkoba.
"Kita musti jaga kaum remaja, karena mereka generasi emas penerus bangsa Indonesia di masa mendatang," ucap Ansar.
Selain itu, sambungnya, ada pula bantuan insentif guru swasta hingga madrasah aliyah untuk membantu meringankan beban hidup mereka.
Demikian pula dana insentif RT/RW, kepala desa, operasional posyandu serta bhabinkamtibmas serta babinsa.
"Mulai Juli 2024, kita juga menggratiskan biaya SPP SMA, SMK dan SLB dengan total anggaran Rp43 miliar," ujarnya.
Adapun rincian bantuan yang diberikan antara lain hibah rumah ibadah, insentif kepada guru (MA, PAUD, RA, TK), insentif keagamaan (guru agama non formal, penyuluh non-PNS, pemuka agama tetap), bantuan pertanian (alat mesin pertanian, benih cabe, benih pada, pupuk, pestisida), bantuan perikanan (BPJS untuk nelayan, pancing ulur, kawat bubu), dan bantuan sembako.
Kemudian diserahkan juga insentif untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK), bantuan paket peralatan olahraga (bola volley, net volley, net takraw, bola takraw, bola kaki) Bnntuan transportasi laut dan darat untuk siswa SMA, bantuan subsidi SPP, bantuan kades, bantuan LPM, bantuan BPD, bantuan RT/RW, bantuan operasional posyandu, penyerahan sertifikat untuk tanah pesisir serta penyerahan sertifikat tanah aset barang milik daerah Kabupaten Anambas.
Ketiga kecamatan dimaksud yaitu Kecamatan Jemaja sekitar Rp54,4 miliar, lalu Kecamatan Palmatak sekitar Rp12,1 miliar. Khusus di Palmatak, termasuk dana aspirasi Muhammad Taufik, anggota DPRD Kepri.
"Bantuan ini menandakan bahwa semua kabupaten/kota di Kepri memiliki hak dan kewajiban yang sama baik di bidang ekonomi maupun pembangunan, khususnya daerah perbatasan seperti Kepulauan Anambas," kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga Jemaja, Anambas, Minggu.
Ansar meminta dukungan dan doa masyarakat agar APBD Kepri semakin bertambah, sehingga bantuan yang diberikan makin bertambah pula serta menyasar seluruh lapisan masyarakat setempat.
Ia menyebut saat ini besaran APBD Kepri sekitar Rp3,9 triliun, di mana sebagian besar dialokasikan untuk biaya pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, seperti pembangunan sekolah baru setiap tahunnya untuk menampung calon siswa baru, terutama di Kota Batam yang memiliki jumlah penduduk terbanyak.
Dengan APBD yang terbatas untuk mengurus daerah kepulauan seperti Kepri, Ansar memberlakukan kebijakan pengetatan ikat pinggang keuangan daerah agar lebih berhemat sehingga uang yang ada bisa digunakan untuk mensejahterakan masyarakat.
"Kami juga gencar melobi pemerintah pusat untuk menjolok APBN, tahun lalu ada sekitar Rp700 miliar untuk pembangunan jalan. Mudah-mudahan tahun ini dapat lagi bantuan untuk proyek fisik," ujar dia.
Ansar menyampaikan pada tahun ini ada beberapa penambahan unit bantuan, misalnya dulu cuma ada bantuan untuk badan perwakilan desa (BPD), namun tahun ini lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) juga dapat bantuan.
Kemudian, ada pula insentif pendamping keluarga untuk menurunkan stunting guna menjaga generasi remaja dari kebiasaan buruk nikah dini, seks bebas dan narkoba.
"Kita musti jaga kaum remaja, karena mereka generasi emas penerus bangsa Indonesia di masa mendatang," ucap Ansar.
Selain itu, sambungnya, ada pula bantuan insentif guru swasta hingga madrasah aliyah untuk membantu meringankan beban hidup mereka.
Demikian pula dana insentif RT/RW, kepala desa, operasional posyandu serta bhabinkamtibmas serta babinsa.
"Mulai Juli 2024, kita juga menggratiskan biaya SPP SMA, SMK dan SLB dengan total anggaran Rp43 miliar," ujarnya.
Adapun rincian bantuan yang diberikan antara lain hibah rumah ibadah, insentif kepada guru (MA, PAUD, RA, TK), insentif keagamaan (guru agama non formal, penyuluh non-PNS, pemuka agama tetap), bantuan pertanian (alat mesin pertanian, benih cabe, benih pada, pupuk, pestisida), bantuan perikanan (BPJS untuk nelayan, pancing ulur, kawat bubu), dan bantuan sembako.
Kemudian diserahkan juga insentif untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK), bantuan paket peralatan olahraga (bola volley, net volley, net takraw, bola takraw, bola kaki) Bnntuan transportasi laut dan darat untuk siswa SMA, bantuan subsidi SPP, bantuan kades, bantuan LPM, bantuan BPD, bantuan RT/RW, bantuan operasional posyandu, penyerahan sertifikat untuk tanah pesisir serta penyerahan sertifikat tanah aset barang milik daerah Kabupaten Anambas.