Batam (ANTARA) - DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau menilai diperlukan kerja sama antarpemerintah daerah di tingkat kota, kabupaten dan provinsi, dalam mewujudkan ketahanan pangan di daerah itu.
Anggota Komisi II DPRD Kota Batam Gabriel Sianturi di Batam, Jumat, mengatakan dalam peningkatan ketahanan pangan, pemerintah diharapkan dapat melakukan pendampingan secara terukur dan merata, baik pendampingan dalam bidang teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan, pendampingan dalam pengurusan perizinan bagi lembaga, perorangan maupun kelompok yang tersebar di Kota Batam maupun Provinsi Kepri.
“Diharapkan adanya perhatian dari pemerintah kota sampai pusat khususnya dalam perizinan secara kegiatan usaha dan ketersediaan lahan dalam kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan,” kata Gabriel.
Ia menjelaskan kerja sama yang dimaksud bisa berupa kerja sama antar kota-kabupaten yang dapat diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi.
“Sebagai contoh Pemerintah Kabupaten Bintan dapat menyediakan lahan yang dibutuhkan, pemerintah Batam dapat menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan. Pemerintah provinsi dalam hal ini dapat memberikan jaminan terhadap tata kelola swasembada pangan terpenuhi di Provinsi Kepri nantinya,” kata dia.
Gabriel menyampaikan melalui kerja sama tersebut juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian, dengan mengurangi ketergantungan pangan dari luar daerah, serta menurunkan harga komoditas di-pasaran.
“Dengan jaminan serta kepastian yang dapat diberikan oleh pemerintah, tentunya akan meningkatkan gairah bagi para pelaku usaha dalam bidang tersebut, pengembangan dalam sektor yang dimaksud diharapkan dapat menjadi lumbung PAD baru bagi pemerintah kedepannya,” ujar dia.