Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, menyatakan bahwa efisiensi anggaran tidak memengaruhi layanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas.
"Obat-obatan dan kebutuhan dasar tidak dipotong karena jika dipotong, hal itu akan berdampak pada pelayanan," ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Natuna Hikmat Aliansyah, di Natuna, Selasa.
Selain itu, pengentasan stunting juga tidak terdampak oleh efisiensi anggaran dan tetap menjadi prioritas.
Ia mengungkapkan bahwa, efisiensi tidak hanya terjadi di dinasnya melainkan di seluruh unit kerja di dalam Instansi Pemerintah kabupaten Natuna.
"Stunting adalah salah satu program yang tidak mengalami efisiensi," ujar dia.
Ia menegaskan bahwa anggaran yang tersedia digunakan untuk kebutuhan prioritas, salah satunya pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masyarakat ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan beberapa hal lainnya yang menyentuh masyarakat.
"Sudah kami anggarkan sekitar Rp14 miliar untuk satu tahun," ucap dia.
Namun, ia tidak menampik adanya pemotongan anggaran di Dinas Kesehatan yang diperkirakan mencapai Rp50 miliar.
Ia menambahkan bahwa pada 2024, dinasnya mendapatkan alokasi sebesar Rp280 miliar. Anggaran tersebut mencakup belanja pegawai, operasional rumah sakit, operasional puskesmas, iuran JKN, serta kegiatan lainnya.
"Tapi ini (Rp20 miliar) belum final, masih menunggu arahan dari pimpinan," katanya.
Di tempat terpisah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna, Ari Fajarudi, juga menyatakan bahwa efisiensi anggaran tidak berpengaruh pada layanan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir untuk berobat ke RSUD.
"Pelayanan tetap menjadi prioritas," ucap dia.
Baca juga:
Pemkab Natuna laksanakan cek kesehatan gratis secara bertahap
Amsakar: Efisiensi anggaran fokus ke kegiatan seremonial
BPS Kepri optimalkan sistem kerja daring guna dukung efisiensi anggaran