Washington (ANTARA) - Pejabat senior Presiden AS Donald Trump tengah menyusun rencana merelokasi sekitar setengah dari populasi sekitar 2,2 juta orang Jalur Gaza yang terkepung ke Libya, menurut laporan yang diterbitkan pada Jumat.
Rencana tersebut akan memindahkan hingga satu juta warga Palestina ke negara Afrika Utara tersebut, lapor NBC News, mengutip lima sumber yang mengetahui rencana itu. Dua dari sumber tersebut mengatakan usulan tersebut telah berkembang cukup jauh hingga dibahas langsung dengan pimpinan Libya.
AS telah menawarkan untuk mencairkan miliaran dolar dana Libya yang dibekukan jika negara itu setuju menampung warga Palestina yang mengungsi, kata tiga dari sumber itu. Mereka mengatakan pemerintah Israel telah mengikuti perkembangan pembicaraan tersebut dan menekankan bahwa belum ada kesepakatan final yang dicapai.
Trump mengatakan pada Kamis bahwa AS seharusnya mengambil alih Gaza dan mengubahnya menjadi "zona kebebasan."
"Saya punya konsep untuk Gaza yang menurut saya sangat bagus, jadikan itu zona kebebasan, biarkan Amerika Serikat terlibat dan jadikan itu zona kebebasan,” katanya kepada wartawan di Qatar sebelum berangkat ke Uni Emirat Arab, tujuan terakhir dari kunjungannya di Teluk.
"Buat zona kebebasan yang sesungguhnya, karena tampaknya Gaza, setiap waktu, setiap 10 tahun, selalu terjadi lagi, bahkan lebih dari itu. Sebenarnya terus berulang. Itu tidak pernah menyelesaikan masalah Gaza,” ucapnya.
Trump mengatakan bahwa "jika itu diperlukan, saya pikir saya akan bangga jika Amerika Serikat memilikinya, mengambilnya, menjadikannya zona kebebasan."
"Biarkan hal-hal baik terjadi. Tempatkan orang-orang di rumah di mana mereka bisa merasa aman, dan Hamas harus ditangani," tambahnya.
Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan kepada Anadolu bahwa laporan tersebut “tidak benar.”
Seorang mantan pejabat AS mengatakan kepada NBC News bahwa jumlah warga Palestina yang bersedia secara sukarela meninggalkan Gaza masih belum pasti dan menyebutkan bahwa para pejabat sedang mempertimbangkan untuk menawarkan insentif finansial, termasuk tempat tinggal gratis dan tunjangan, agar mereka mau pindah.
Kendati demikian, terdapat tantangan logistik dan keuangan yang besar terkait rencana tersebut. Libya tetap berada dalam kekacauan sejak 2011, ketika penguasa lama Muammar Gaddafi digulingkan setelah berkuasa selama empat dekade.
Bentrokan bersenjata kembali meletus pekan ini di ibu kota Tripoli, tetapi gencatan senjata berhasil disepakati pada hari Rabu setelah dua hari pertempuran. Serangan dimulai pada hari Senin setelah kematian Abdel Ghani al-Kikli, mantan kepala Aparat Dukungan Stabilitas yang berafiliasi dengan Dewan Kepresidenan Libya.
Sumber: Anadolu
Denmark desak...
Dalam pemberitaan sebelumnya disebutkan, Denmark mendesak Israel membatalkan rencana untuk melakukan serangan besar-besaran ke Jalur Gaza, Palestina.
Pemerintah Denmark menyebut situasi saat ini "mengkhawatirkan" dan tidak bisa dibiarkan, serta meminta Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan darurat, menurut laporan lembaga penyiaran publik DR pada Rabu (14/5).
Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen menyatakan bahwa negaranya bersama Prancis, Inggris, dan sejumlah negara lain telah mengajukan permintaan resmi untuk menggelar rapat darurat DK PBB guna membahas krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza.
"Kami dengan tegas menolak serangan militer Israel. Israel harus menjamin akses bantuan darurat tanpa hambatan," kata Rasmussen di platform X.
Sebelumnya, Rasmussen mengkritik pernyataan pemimpin Israel Benjamin Netanyahu yang berencana menyerang Gaza "dengan kekuatan penuh."
Rasmussen memperingatkan bahwa tindakan itu “melanggar semua aturan yang berlaku” dan menunjukkan bahwa Israel telah gagal memenuhi kewajiban internasionalnya.
Duta Besar Denmark untuk PBB Christina Markus Lassen menyuarakan pandangan senada dengan para diplomat Eropa lainnya.
Dia menegaskan warga Gaza tidak membutuhkan mekanisme baru penyaluran bantuan, melainkan penghentian blokade di perbatasan secara menyeluruh dan tanpa syarat.
Denmark sebelumnya menolak rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengendalikan Jalur Gaza.
Negara Eropa itu menilai rencana tersebut tidak realistis dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
"Menurut saya, itu bukan jalan keluar yang masuk akal," kata Rasmussen kepada DR.
“Negara-negara di sekitar Israel dan Palestina sudah menyatakan dengan sangat jelas bahwa mereka tidak akan mengambil alih masalah Palestina," katanya.
Menurut Rasmussen, negara-negara seperti Yordania dan Lebanon sudah menanggung beban yang berat dengan menampung pengungsi Palestina.
Sumber: Anadolu
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Trump berencana relokasi 1 juta warga Palestina dari Gaza ke Libya