Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) tengah berupaya menambah pembangunan Base Transceiver Station (BTS) guna mengatasi daerah lemah sinyal dan titik lokasi blankspot.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kepri Hendri Kurniadi menjelaskan BTS merupakan sebuah infrastruktur telekomunikasi yang bertugas mengirimkan dan menerima sinyal radio untuk komunikasi nirkabel.
"Kami telah mengidentifikasi 22 titik blankspot dan 124 daerah lemah sinyal yang tersebar di lima kabupaten di Kepri, yaitu Bintan, Anambas, Lingga, Natuna, dan Karimun," kata Hendri di Tanjungpinang, Minggu.
Hendri menyebut sampai saat ini baru dua kota di Kepri, yakni Batam dan Tanjungpinang yang sudah 100 persen merdeka sinyal.
Menurutnya, Pemprov Kepri telah berkoordinasi secara intens dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait penanganan kawasan lemah sinyal dan blankspot di daerah itu, mengingat kewenangan infrastruktur telekomunikasi berada di Pemerintah Pusat.
Beberapa wilayah seperti Natuna dan Anambas yang masuk kategori terdepan, terluar dan tertinggal (3T) dan Non-3T namun tertinggal membutuhkan prioritas penanganan, termasuk Tambelan, Dabo, dan Daik.
Baca juga: Transaksi Gebyar Melayu Pesisir BI Kepri tembus Rp16,1 miliar sepekan
Lanjut Hendri menyampaikan Kementerian Komdigi segera berkoordinasi dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi untuk menindaklanjuti rencana pembangunan BTS di kawasan blankspot Kepri.
"Termasuk pula peningkatan bandwitch di kawasan lemah sinyal," ucap Hendri.
Hendri menambahkan data yang disampaikan Pemprov Kepri telah lengkap dan menjadi dasar bagi BAKTI Komdigi bergerak menindaklanjuti upaya menuntaskan area blankspot dan lemah sinyal di wilayah Kepri.
Percepatan penyediaan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) komponen fisik dan perangkat lunak untuk mendukung operasional, pemrosesan, penyimpanan dan penyampaian informasi dalam lingkungan teknologi informasi di wilayah 3T menjadi prioritas nasional dan selaras dengan agenda pemerataan transformasi digital.
"Dalam waktu dekat ini, Diskominfo Kepri akan duduk bersama Kementerian Komdigi dan Bakti untuk menindaklanjuti hal tersebut," demikian Hendri.
Baca juga: Ribuan warga Batam ikuti Fun Run 5K GMP 2025
Baca juga: Kapolda Kepri dukung pembagian kewenangan proses pidana dalam RUU KUHAP