Batam (ANTARA Kepri) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menyarankan pemerintah kota membeli Perusahaan Pelayanan Listrik Nasional Batam sebelum anak perusahaan PLN Persero itu melakukan penawaran publik (public offering).

"Lebih baik Pemkot beli PLN sekarang, sebelum IPO. Kalau menunggu IPO, kurang signifikan," kata Wakil Ketua DPRD Batam, Aris Hardy Halim di Batam.

Menurut dia, dengan membeli PLN saat ini, maka Pemkot akan memiliki kewenangan penuh pada kebijakan kelistrikan di kota Batam.

PLN Batam, kata dia, akan menjadi Badan Usaha Milik Daerah yang dikelola profesional dengan kebijakan oleh pemerintah kota.

Ia mengatakan, keuangan Pemkot Batam mencukupi untuk membeli PLN saat ini.

"Untuk beli, dananya cukup. Aset PLN tidak banyak," kata dia.

Dengan membeli PLN Batam, maka kewenangan penuh atas kebijakan kelistrikan ada pada Pemkot. Pemkot juga bisa menyalurkan subsidi secara langsung, kata dia.

Selain itu Pemkot juga bisa memastikan PLN memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Jika dibandingkan dengan membeli saham saat IPO, kata dia, maka Pemkot Batam tidak akan menjadi pemegang saham mayoritas.

"IPO itu tergantung yang ditawarkan PLN," kata dia.

PLN Batam, kata dia, memegang konsesi kelistrikan di pulau utama Kota Batam hingga 2023, sehingga bisnisnya sangat menjanjikan hingga 11 tahun mendatang.

Senada dengan Aris, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mendorong Pemerintah Kota Batam menguasai saham mayoritas dari total yang kelak dijual PT Pelayanan Listrik Nasional B'right Batam ke publik.

"Pemkot Batam harus ambil sebagian saham yang dilepas, pakai 'strategic sale'," kata Harry.

Misalnya PLN Batam melepas 50 persen saham ke publik, maka Pemkot Batam harus menguasai sedikitnya 50 persen dari saham yang dilepas, atau 26 persen dari total saham.

"Dengan begitu, Pemkot jadi penguasa saham kedua setelah PLN," kata Harry.

Penguasaan saham di anak perusahaan Perusahaan Listrik Negara (Persero) membuat Pemkot Batam memiliki kekuasaan atas listrik di kota industri itu. "Pemkot bisa mengontrol listrik di Batam," kata dia.

Selain itu, kata dia melanjutkan, Pemkot bisa meminta posisi beberapa orang direktur di manajemen PLN Batam.

Direktur yang ditempatkan Pemkot Batam, bisa orang pemerintah yang dipekerjakan di PLN atau profesional.

"Kalau saya pikir, direktur yang bisa diisi oleh Pemkot yaitu yang urus tenaga kerja dan CSR," kata dia.

Dengan menguasai kursi direktur SDM, maka pemerintah bisa memastikan tenaga kerja di PLN Batam diutamakan untuk anak-anak Batam. (ANTARA)

Editor: Rusdianto