Batam (Antara Kepri) - Jumlah rumah ilegal di Kota Batam Kepulauan Riau setiap tahun terus bertambah, meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk merelokasi penduduk yang tinggal di hunian tersebut.

"Jumlah ruli (rumah liar/rumah ilegal-red) makin banyak memang. Tapi, angkanya saya tidak tahu persis sekarang ini," kata Kepala Dinas Tata Kota Batam Gintoyono Batong di Batam, Kamis.

Pada 2012, pemerintah mendata terdapat 43.000 rumah ilegal di kota itu. Meningkat dibanding data 2006 yang hanya sekitar 25.000 unit rumah ilegal.

Padahal, sepanjang 2006 hingga sekarang, Pemkot Batam, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Pengusahaan Kawasan Batam sudah mendirikan banyak rumah susun.

"Tapi ternyata Rusun belum mampu menyelesaikan masalah Ruli secara signifikan. Buktinya, Ruli semakin banyak meskipun kami juga sudah membangun banyak Rusun," kata Gintoyono.

Rumah ilegal di Batam dibangun di atas lahan yang sudah dialokasikan BP Kawasan Batam, sebagai pemegang hak lahan di Pulau Batam, untuk kebutuhan lain.

Rumah ilegal, tidak hanya dibangun seadanya. Banyak juga rumah di lahan tidak semestinya dibangun megah, bahkan bertingkat dengan teknik cor. Meski sebagian rumah-rumah itu minim dari fasilitas listrik dan air bersih yang legal.

Ia mengatakan rumah ilegal tidak hanya dibangun di lahan terbuka, ada juga yang berada di lingkungan perumahan resmi. Didirikan di lahan fasilitas umum, atau di lahan pemisah antara dua perumahan.

Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Batam Rudi menegaskan pihaknya terus berupaya untuk mengalokasi warga yang tinggal di rumah ilegal ke lingkungan yang lebih bagus, dengan fasilitas-fasilitas yang memadai.

Namun, rumah ilegal yang berdiri di dalam perumahan belum menjadi prioritas pemerintah, kata dia.

Pemerintah lebih fokus merelokasi warga yang tinggal di rumah ilegal yang berdiri di tanah-tanah fasilitas negara. Salah satu caranya dengan membangun rumah susun dengan harapan warga pindah ke Rusun. (Antara)

Editor: Rusdianto