Tanjungpinang (ANTARA) - Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR) menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang belum terlalu maksimal dalam melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur, kesejahteraan, perekonomian dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Kepri.

"Setelah hampir 20 tahun berjalannya pemerintahan ini, Kepri masih biasa saja," kata Ketua Umum BP3KR Huzrin Hood, dalam momentum peringatan dua dasawarsa perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau 15 Mei 1999-15 Mei 2019 di Asrama Haji, Kota Tanjungpinang, Rabu malam.

Menurut Huzrin, di bidang pembangunan infrastruktur BP3KR menilai, pembangunan yang dilakukan belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Provinsi Kepri.

"Bisa dilihat, pembangunan di Kabupaten Natuna, Anambas dan Lingga masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan Batam, Bintan dan Karimun," imbuhnya.

Selain itu, selama 20 tahun perjuangan pembentukan Provinsi Kepri, tingkat pengangguran di Kepri masih tergolong cukup tinggi.

"Pelayanan pendidikan dan kesehatan juga masih kurang dirasakan masyarakat," sebutnya.

Hal tersebut, tentu menjadi pertanyaan besar. Pemprov Kepri, kata dia, wajib membeberkan kendala yang menyebabkan belum meratanya pembangunan, ekonomi, pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan bagi masyarakat Kepri.

"Maka dengan momentum pada peringatan dua dasawarsa ini, kami atas nama para tokoh pejuang yang berhimpun dalam Yayasan BP3KR mempertanyakan kepada Pemprov Kepri," tegas Bupati Kepulauan Riau Periode 2001-2003 ini.

Selain itu Mantan Ketua DPRD Kepulauan Riau ini juga menyatakan, di momentum dua dasawarsa perjuangan pembentukan Provinsi Kepri seluruh tokoh pejuang pembentukkan Provinsi Kepri telah sepakat untuk memberikan rekomendasi kepada Pemprov Kepri.

Rekomendasi itu di antaranya, meminta kepada Gubernur dan jajarannya beserta anggota DPRD Kepri, untuk lebih memprioritaskan anggaran pembangunan dalam APBD yang transparan dan akuntabel.

BP3KR sangat berharap, mulai saat ini Pemprov Kepri serta DPRD Provinsi Kepri untuk lebih fokus pada program kesejahteraan rakyat, pemenuhan kebutuhan hidup rakyat, rumah layak huni, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

"Semuanya itu harus mencapai tujuan masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia serta unggul dibmaritim dengan tujuan mensejahterakan masyarakat," katanya.

Pemprov Kepri juga diharapkan, untuk tidak terlalu optimal dalam melakukan pembangunan infrastruktur, dan tidak terlalu mengutamakan pengembangan kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Free Trade Zone (FTZ) atau kawasan bebas.

Karena menurutnya, membuat sektor pertanian, perikanan rakyat dan juga pengembangan ekonomi lokal yang merupakan benteng tangguh bagi ekonomi rakyat terabaikan.

"Kesejahteraan dan pemerataan pembangunan secara adil dan merata yang menjadi cita-cita para pejuang pembentukan Peovinsi Kepri ini. Untuk itu kiranya semua pemangku kepentingan untuk memperhatikan ini dengan serius dan sungguh-sungguh," tuturnya.