DPRD Minta BUMD Bintan Efisienkan Biaya

Jumat, 29 Oktober 2010 14:44 WIB

Tanjungpinang (ANTARA News) - Komisi II DPRD Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, meminta badan usaha milik daerah setempat efisien dalam menggunakan biaya operasional, serta meningkatkan program sehingga dapat memberikan kontribusi pada keuangan daerah.

Ketua Komisi II DPRD Bintan Zulkifli yang dihubungi dari Tanjungpinang, Jumat 29 Oktober 2010, mengatakan, PT Bintan Inti Sukses (BUMD Bintan) dapat memaksimalkan kinerja karyawan, tanpa harus menambah karyawan baru.

"Karyawan BUMD Bintan sudah mencukupi. Penambahan karyawan baru hanya akan membebani biaya operasional," ungkap Zulkifli dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Bintan.

Ia mengatakan, BUMD Bintan telah berusia tiga tahun, namun belum memberikan kontribusi pada anggaran daerah. Semestinya, pada usia tiga tahun, perusahaan itu dapat memberikan keuntungan bagi daerah jika modal yang diberikan pemerintah dikelola secara maksimal.

"BUMD Bintan harus memiliki program usaha yang jelas dan menguntungkan bagi daerah sehingga anggaran daerah yang disalurkan sejak tahun 2007 tidak terbuang sia-sia," ujarnya.

Zulkifli mengatakan, salah satu kelemahan pemerintah dalam menggerakkan usaha daerah adalah belum ditetapkannya target keuntungan. Komisi II DPRD Bintan mengusulkan agar para pengelola BUMD Bintan diberi target tahunan oleh pemerintah.

Pemimpin BUMD Bintan harus diganti jika tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan pemerintah.

"Pemimpin BUMD Bintan harus diberikan target keuntungan yang wajib dicapai dalam setiap tahun sehingga dapat mendorong anggaran yang diberikan pemerintah dikelola secara maksimal," katanya.

Sebelumnya, Direktur PT Bintan Inti Sukses, Reza Provita, mengemukakan, PT Bintan Inti Sukses yang didirikan sejak Mei 2007 hingga sekarang belum memberikan kontribusi terhadap anggaran daerah. Namun perusahaan daerah tersebut telah melakukan berbagai terobosan usaha, salah satunya pendirian stasiun pengisian bahan bakar di Tanjungpinang.

BUMD Bintan juga mengupayakan mendirikan labuh jangkar di Pulau Pangkil, Pulau Telang, Tanjung Uban dan Teluk Sumpat, namun hingga sekarang belum dapat dioperaiskan karena terkendala oleh izin yang diberikan pemerintah pusat. Usaha labuh jangkar itu akan memberikan keuntungan yang besar bagi daerah, karena banyaknya kapal ytang melintasi pulau-pulau tersebut dalam setiap hari.

"Kami berupaya agar tahun 2011 menghasilkan keuntungan untuk daerah," katanya. (ANT-NP/Btm1)