Pemerintah Kepri Tidak Gunakan Data BPS

Selasa, 2 November 2010 20:09 WIB

Kepala BPS Kepri Said Syafri. (kepri.antaranews.com/Nikolas Panama)

Tanjungpinang (ANTARA News) - Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau menyatakan, pemerintah setempat sellama ini tidak menggunakan data BPS.

"Kami tidak mengetahui alasan pemerintah daerah tidak menggunakan data yang disajikan BPS setiap bulan," kata Kepala Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau (BPS Kepri) Said Syafri, di Tanjungpinang, Ibukota Kepri, Selasa 2 November 2010.

Padahal, data BPS tidak hanya berguna bagi pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah, katanya.

Dokumen hasil pendataan yang telah dipublikasikan BPS diberikan kepada pemerintah dan DPRD Kepri. Namun, disayangkan data statistik yang dimaksudkan dapat membantu pemerintah daerah, ternyata belum pernah dipergunakan.

"Sayangnya data itu belum pernah dipergunakan pemerintah daerah terutama dalam merancang pembangunan," ujarnya.

Setiap awal bulan BPS Kepri menyajikan data inflasi Batam dan Tanjungpinang, pariwisata, ekspor dan impor, nilai tukar petani. Sementara data kependudukan disajikan dalam setiap tahun.

Tahun ini BPS se-Indonesia juga telah menyelesaikan tugasnya dalam melakukan sensus kependudukan yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali.

Data yang disajikan BPS, katanya, cukup akurat, terutama yang berhubungan dengan data kependudukan. Petugas yang melakukan pendataan langsung turun ke lapangan.

"Kami bekerja berdasarkan ketentuan sehingga dapat yang disajikan itu dapat dipertanggungjawabkan," ungkapnya.

Sementara data tentang pergerakan harga barang yang dibutuhkan masyarakat merupakan perkiraan. Setiap pekan petugas mendata harga barang yang dijual pedagang sehingga dapat menyimpulkan pergerakan perubahan harga yang dapat menimbulkan inflasi atau deflasi.

Sedangkan data pariwisata, ekspor dan impor melibatkan instansi terkait, seperti Imigrasi serta Bea dan Cukai.

"Semestinya data itu dapat membantu pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan. Pemerintah daerah tinggal memperbaikinya sedikit," katanya. (ANT-NP/Btm1)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.