9.000 Ormas dan LSM Tercatat di Kemendagri

Selasa, 30 November 2010 22:40 WIB

Batam (ANTARA News) - Sebanyak 9.000 organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat tercatat secara resmi di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri.

"Jumlah itu yang tercatat secara resmi sejak tahun 2005 dari estimasi sebanyak 100 ribu di seluruh Indonesia," kata Bahtiar, kepala Sub-Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, di Batam, Selasa.

Selebihnya merupakan ormas dan LSM yang tidak tercatat, tidak mencatatkan diri ke pemerintah maupun hanya organisasi papan nama.

Dia mengatakan 9.000 ormas dan LSM yang tercatat memiliki ruang lingkup kerja secara lokal, regional, nasional dan internasional.

"Basis pergerakan bermacam yakni keagamaan, sosial, politik, ekonomi, seni dan hukum," kata dia.

Pemerintah, lanjut dia, memosisikan ormas dan LSM sebagai mitra pembangunan sehingga menerapkan tiga metode pendekatan.

Langkah awal yang dilakukan adalah dengan melakukan revisi terhadap UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas untuk mewujudkan tumbuh kembang ormas dan LSM agar mandiri, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

"Akuntabilitas bukan hanya menyangkut manajemen keuangan, namun juga legitimasi organisasi di tengah masyarakat," kata dia.

Dia mengatakan dunia ormas dan LSM di Indonesia sangat dinamis sehingga dalam revisi UU No 8 tahun 1985 diperlukan penyesuaian dengan kearifan lokal.

Langkah lain yang dilakukan pemerintah yakni melakukan penguatan lembaga dengan menggelar pelatihan bagi ormas dan LSM serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Langkah itu akan dilakukan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong ormas dan LSM untuk kembali pada fungsi aslinya sebagai sukarelawan bagi masyarakat.

"Masih banyak kami temukan ormas maupun LSM yang belum sesuai dengan fungsinya," kata dia.

Dia menyebutkan saat ini penyalahgunaan dan penyimpangan ormas dan LSM cenderung meningkat baik secara internal maupun eksternal.

"Bentuknya beragam seperti praktek pencucian uang, terorisme maupun gerakan separatis," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, masih banyak ditemukannya ormas dan LSM yang berorientasi kekuasaan dan ekonomi.

Untuk mengembalikan fungsi ormas dan LSM maka pemerintah membuka diri untuk membangun komunikasi dikarenakan ormas dan LSM merupakan potensi yang harus dikelola dengan baik untuk menopang demokratisasi dan pembangunan. (ANT-142/A013/Btm1)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.