Pengawasan Keselamatan Pelayaran Masih Lemah

Selasa, 5 April 2011 19:23 WIB

Karimun (ANTARA News) - Tokoh masyarakat Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Raja Zuriantiaz menilai pengawasan keselamatan pelayaran kapal-kapal antarpulau dalam kabupaten masih lemah sehingga rawan kecelakaan di laut.

''Untuk pelayaran antarpulau antarkabupaten mungkin cukup ketat, tapi untuk antarpulau dalam kabupaten kami nilai masih lemah,'' katanya di Tanjung Balai Karimun, Selasa.

Menurut Raja Zuriantiaz, salah satu bukti masih lemahnya pengawasan adalah penggunaan jaket pelampung bagi penumpang.

Hal ini, kata dia rawan korban jiwa jika kapal yang ditumpangi mengalami kecelakaan atau tenggelam saat berlayar.

"Tenggelamnya kapal rombongan guru menuju Pulau Parit pekan lalu merupakan salah satu contoh, beruntung mereka selamat semua meski tidak menggunakan pelampung,'' ucapnya.

Dia berharap pihak administrator pelabuhan memperketat pengawasan terhadap kapal-kapal antarpulau yang berangkat melalui pelabuhan rakyat.

Kapal cepat baik berbahan ''fiberglass'' maupun kayu yang berangkat dari pelabuhan rakyat Tanjung Balai Karimun menuju pulau lain sering mengabaikan jaket pelampung sebagai salah satu kelengkapan keselamatan pelayaran, kata dia.

''Pihak Adpel harus melakukan pengawasan secara melekat, jangan menunggu terjadinya musibah baru diperketa, kalau perlu kapal tidak diizinkan berlayar jika persyaratan keselamatan belum sempurna,'' ucapnya.

Sebagai kabupaten berpulau-pulau, sarana kapal laut merupakan transportasi utama warga. Kapal-kapal cepat menuju Pulau Kundur, Buru, Moro maupun Durai menggunakan sejumlah pelabuhan rakyat di belakang rumah toko di pinggir pantai Kota Tanjung Balai Karimun.

''Banyaknya pelabuhan rakyat memang menyulitkan pengawasan, karena itu membutuhkan kerja sama dan koordinasi semua pihak sehingga dapat memperkecil korban jiwa dalam laka laut,'' katanya menambahkan.

(ANT-RD/Btm1)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.