Bongkar Muat di Boom Panjang Bebas dari Pungutan

Rabu, 22 Juni 2011 20:10 WIB

Karimun (ANTARA News) - Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau menjamin bongkar muat sayur-mayur dan kebutuhan pokok asal Pulau Parit dan Tulang di Pelabuhan Boom Panjang bebas dari uang pungutan.

''Kami memastikan bongkar muat barang-barang dari dua pulau itu di Pelabuhan Boom Panjang tidak dikenai pungutan,'' kata Kepala Dinas Perhubungan Karimun Cendra Nawazir di Kantor Dishub, Rabu

Cendra mengatakan itu terkait keberatan masyarakat Pulau Tulang dan Pulau Parit jika sayur-mayur yang mereka angkut bersama kapal penumpang, dikenai pungutan jika dibongkar di pelabuhan yang berlokasi di Jalan Nusantara, Tanjung Balai Karimun tersebut.

''Pemindahan bongkar muat ke Boom Panjang sifatnya sementara menjelang selesainya pelabuhan di belakang Pasar Sri Karimun. Kami perkirakan pelabuhan di Pasar Sri Karimun selesai akhir tahun,'' ucapnya.

Terhitung Senin (27/6) depan, aktivitas pelayaran antarpulau mulai dialihkan ke Pelabuhan Boom Panjang, termasuk kapal-kapal dari Pulau Parit dan Pulau Tulang.

Tokoh masyarakat Pulau Parit, Pak Nen mengatakan pungutan terhadap sayur-mayur yang akan dijual ke pasar tradisional Tanjung Balai Karimun memberatkan warga dan petani.

''Jangan sampai harga sayur-mayur menjadi mahal karena adanya uang pungutan. Selama ini, aktivitas bongkar muat di pelabuhan yang lama bebas pungutan,'' ucapnya.

Jasa Sandar

Mengenai kemungkinan pengoperasian Boom Panjang akan membebani warga, termasuk kemungkinan naiknya harga tiket kapal, Cendra mengatakan akan mengupayakan penetapan uang jasa sandar kapal dan pungutan-pungutan lain seminimal mungkin.
''Tidak mungkin kami tidak menarik jasa sandar, semua pelayanan membutuhkan biaya. Setidaknya biaya pengelolaan Boom Panjang mencapai Rp100 juta per bulan,'' katanya.

Dia mengatakan akan memusyawarahkan besarnya uang sandar kepada para pemilik kapal.

''Kami akan transparan dalam pengelolaan Boom Panjang, lagi pula uang pungutan itu termasuk sebagai pendapatan asli daerah. Jadi, pelabuhan ini berasal dari uang rakyat dan hasilnya juga untuk rakyat,'' ujarnya.

Pelabuhan Boom Panjang yang dibangun dengan anggaran Rp38 miliar dioperasikan untuk menggantikan puluhan pelabuhan rakyat di sepanjang pantai Tanjung Balai Karimun.

Warga pulau yang menumpang kapal-kapal antarpulau, selama ini tidak dibebani pas pelabuhan, sedangkan kapal yang sandar juga dikenakan pungutan.

Selain uang jasa sandar kapal, lanjut dia, pungutan yang diberlakukan di Boom Panjang juga termasuk jasa parkir dan jasa sewa lainnya.

''Satu hal yang kami tekankan, pemindahan aktivitas pelayaran ke Boom Panjang bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan bagi pelayaran antarpulau. Dampak negatifnya pasti ada, namun dampak positifnya juga lebih besar,'' katanya.

(ANT-RD/Btm1)