DPRD Berharap Pemkab Karimun Raih WTP BPK
Karimun (ANTARA News) - Seluruh fraksi di DPRD Karimun mengharapkan seluruh satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Karimun, segera memperbaiki pengelolaan keuangan, sehingga ke depan bisa meraih penilaian wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan.
"Bila kedua hal itu dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh, kedepan penilaian Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan Pemkab Karimun akan naik predikatnya dari wajar dengan pengecualian (WDP) menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP)," ucap Ketua Fraksi Golkar DPRD Karimun, Raja Kamaruddin, Jumat.
Saat menyampaikan pandangan akhir fraksinya dalam Rapat Paripurna tentang Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010, di Gedung DPRD Karimun, Raja Kamaruddin, menjelaskan upaya untuk memperoleh penilaian WTP dari BPK wajib dilakukan oleh Pemkab Karimun.
"Sebab penilaian WTP dapat dijadikan sebagai bukti nyata bahwa Pemkab Karimun telah berhasil melakukan perbaikan kinerja dan pengelolaan keuangan daerah," jelasnya.
Hal yang sama juga dikatakan Ketua Fraksi PAN, John Abrison, penilaian WTP dari BPK memang sudah seharusnya diperoleh Pemkab Karimun.
"Penilaian itu dapat menjadi bukti bahwa Pemkab Karimun telah melakukan perubahan dan perbaikan dari seluruh lini," katanya.
Sedangkan menurut Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan yang disampaikan oleh sekretrasinya, Jamaluddin, selain harus berupaya meraih penilaian WTP, Pemkab Karimun juga diharapkan untuk melakukan efisiensi pengunaan anggaran.
"Saya memprediksi perolahan Sisa Lebih Pengunaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp200,3 miliar, sebagian besar bukanlah berasal dari penghematan anggaran melainkan berasal dari pengembalian alokasi anggaran terhadap sejumlah program kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD)," ucapnya.
Menurut Fraksi Demokrat, yang disampaikan melalui sekretarisnya, Jamaluddin Sahari, penilaian WDP yang diberikan oleh BPK terhadap pengunaan anggaran di Pemkab Karimun, menjadi bukti bahwa memang hanya sampai itulah kemampuan maksimal kinerja dan pengelolaan anggaran yang dimiliki oleh SKPD di Pemkab Karimun.
''Sebab itu hanya penilaian WDP dari BPK setiap tahun yang bisa diraih oleh Pemkab Karimun, sampai saat ini kami belum melihat upaya perbaikan dan langkah-langkah dari SKPD untuk meraih WTP," ujarnya.
Sedangkan menurut Ketua Fraksi Bintang Reformasi, Syahril, untuk meraih WTP dari BPK, Pemkab Karimun harus menyusun secara cermat seluruh program kegiatan, mulai dari perencanaan, dalam pelaksanaan mendapat pengawasan ketat dan dilakukan evaluasi setelah program itu dilaksanakan.
"Bila masih ditemukan kegagalan dalam perencanaan, maka program tersebut dapat disimpulkan telah gagal secara menyeluruh. Kegagalan itu kelak menjadi salah satu temuan auditor BPK dan berpengaruh besar terhadap penilaian berikutnya," tuturnya.
Sementara dari menurut Ketua Fraksi Hanura, Bakti Lubis, terkait LHP BPK pihaknya hanya bisa memberikan penilaian secara umum bahwa perbaikan kinerja dan pengelolaan anggaran SKPD Pemkab Karimun memang harus lebih ditingkatkan dari sebelumnya.
Kemudian menurut Ketua Fraksi Keadilan Pembangunan, HM Taufik, sejak Kabupaten Karimun berdiri sekitar 12 tahun lalu, penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan Pemkab Karimun selalu WDP.
"Sampai saat ini kami belum melihat upaya perbaikan yang dilakukan oleh Pemkab Karimun, berdasarkan kondisi itu kami menyimpulkan bahwa Pemkab Karimun tidak pernah merasa terbebani dengan penilaian WDP dari BPK," katanya.
Terakhir menurut Ketua Fraksi Kebangkitan Indonesia Baru, Rocky Marciano Bawolee, kedepan ketidakpedulian SKPD terhadap penilaian WDP dari BPK dapat segera diakhiri.
"Sehingga pada tahun berikutnya Pemkab Karimun dapat memperoleh penilaian WTP dari BPK," ujarnya.
Menyikapi seluruh pandangan akhir fraksi tersebut, Wakil Bupati Karimun, Aunur Rafiq, mengatakan upaya perbaikan kinerja dan pengelolaan anggaran terus dilakukan pihaknya.
"Tahun ini kami memberlakukan kontrak kerja dengan seluruh pimpinan SKPD, terhadap pencapaian berbagai program kerja dan target yang telah dipaparkan oleh masing-masing SKPD dalam musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun tahun 2011-2016, hal itu dapat dijadikan sebagai bukti awal bahwa perbaikan kinerja dan pelayanan publik terus kami lakukan," katanya.
Dia menuturkan tentang harapan sebagian besar fraksi agar kedepan Pemkab Karimun bisa meraih penilaian WTP dari BPK, kedepan juga menjadi harapan bagi Pemkab Karimun.
"Hal itu juga menjadi salah satu dari harapan bagi kami ke depan, yang harus diraih," tuturnya.
(ANT-HAM/B013/Btm3)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
