Pemkab Karimun Diminta Efisienkan Belanja Pegawai
Karimun (ANTARA News) - Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Karimun Kepulauan Riau meminta pemerintah daerah lebih mengefisienkan belanja rutin untuk pegawai.
Alokasi untuk belanja rutin pegawai sudah cukup besar membebani anggaran sehingga penggunaannya harus lebih diefisienkan, kata Sekretaris Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jamaluddin, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Karimun Tahun Anggaran 2011, Selasa.
Hal yang sama disampaikan Fraksi Amanat Nasional, melalui sekretarisnya, Anwar Abu Bakar.
Fraksi tersebut mengharapkan Pemkab Karimun lebih mengefisienkan belanja rutin pegawai yang setiap tahun cukup besar membebani APBD Karimun.
Ketua Fraksi Keadilan Pembangunan, HM Taufik menyatakan porsi pos belanja rutin pegawai setiap tahun sebesar 55,57 persen dari jumlah total APBD dan 44,43 persen untuk pelayanan publik dapat dijadikan bukti bahwa pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh Pemkab Karimun belum maksimal.
"Optimalisasi pelayanan publik bisa terealisasi setelah porsi belanja rutin pegawai dengan belanja publik berbanding 35:65," ucapnya.
Dalam rapat tersebut, Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan minta Pemkab Karimun membatalkan usulan penambahan anggaran proyek tahun jamak pembangunan jalan lingkar sepanjang lima kilometer dan panggung rakyat sebesar Rp30,6 miliar.
Selain itu, kata Jamaluddin, Pemkab Karimun hendaknya memberikan perhatian yang lebih besar pada kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini nyaris terabaikan, serta melaksanakan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang lebih terprogram serta target yang hendak dicapai.
Pemkab Karimun pun diminta fraksi itu untuk memaparkan secara rinci apa yang dimaksudkannya dengan pengembangan potensi yang dimilik daerah.
"Terus terang sampai saat ini saya tidak melihat apa yang dimaksud dengan potensi daerah, apalagi pengembangan dari potensi tersebut," kata Jamaluddin.
Sebelumnya Sekretaris Fraksi Golkar, Raja Syariful, mengatakan bahwa usulan yang dipaparkan dalam KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2011, sudah proporsional.
Fraksi Bintang Reformasi melalui sekretarisnya, Isnuriman, mengharapkan Pemkab Karimun melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat lebih terprogram dari sebelumnya.
Anggota Fraksi Kebangkitan Indonesia Baru, Sudjoko, mengharapkan pembangunan masyarakat Karimun dilaksanakan secara nyata bukan sekadar basa-basi.
Menyikapi pandangan dari masing-masing fraksi tersebut, Wakil Bupati Karimun, Aunur Rafiq, mengatakan penggunaan anggaran secara efektif, efisien dan transparan terus dilakukan, antara lain dengan a mengusulkan perombakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), walau diakuinya belum maksimal.
"Kemudian tentang alokasi anggaran Rp30,6 miliar untuk pengerjaan proyek tahun jamak pembangunan jalan pesisir dan panggung rakyat, bukanlah penambahan anggaran, melainkan alokasi anggaran sesuai yang diamanatkan dalam peraturan daerah yang mengikat pengerjaan proyek tersebut," katanya.
(ANT-HAM/A013/Btm3)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
