DPRD Karimun Minta SKPD Paparkan Biaya Administrasi

Jumat, 25 November 2011 12:38 WIB

Karimun (ANTARA Kepri)- Badan Anggaran DPRD Karimun, akan meminta secara rinci peruntukan biaya administrasi dan operasional masing-masing satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

"Akumulasi biaya administrasi dan operasional sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sangat signifikan, sebab itu, kami mengundang seluruh SKPD dalam rapat pembahasan Badan Anggaran untuk memaparkan secara rinci pada kami, bila paparan mereka tidak rasional akan kami pangkas," ujar Ketua DPRD Karimun, Raja Bahktiar, Jumat, di Tanjung Balai Karimun.

Raja Bahktiar menjelaskan akumulasi biaya administrasi dan operasional 17 SKPD Pemkab Karimun mencapai Rp81,1 miliar.

"Kami telah komit dana hasil pemangkasan, akan kami alokasikan untuk biaya pembangunan infrastruktur," jelasnya.

Dia juga menuturkan DPRD Karimun menyikapi defisit anggaran 2012 secara pesimis.

"Nilai defisit mencapai Rp203,1 miliar, kami memprediksi Pemkab Karimun sulit menutupi defisit sebesar itu. Terkait defisit itu kami akan mengundang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memaparkan kepada kami kemampuan sebenarnya upaya untuk menutupi defisit tersebut," tuturnya.

Raja Bahktiar yang juga selaku Ketua Badan Anggaran (Banggar) mengatakan pemanggilan SKPD dan TAPD dilakukan karena Banggar tidak menginginkan kegiatan dan program yang diajukan oleh SKPD Tahun Anggaran 2012, tidak terlaksana karena ketiadaan dana seperti tahun sebelumnya.

Masih pada kesempatan itu dia memaparkan biaya administrasi dan operasional SKPD.

"Dinas Pendidikan sebesar Rp23 miliar, Dinas Kesehatan Rp1,2 miliar, RSUD Karimun Rp8 miliar, Dinas Pekerjaan Umum Rp1 miliar, Bappeda Rp4 miliar, Dinas Perhubungan Rp2,9 miliar, Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Rp8,3 miliar, Catatan Sipil Rp1,4 miliar, Kantor Pemuda dan Olah Raga Rp900 juta, Humas Rp900 juta, Bagian Umum Rp11 miliar, Bagian Perlengkapan Rp1,4 miliar, Bagian Keuangan Rp15 miliar, Dinas Pendapatan
Daerah Rp2,9 miliar, Perpustakaan Rp700 juta, Dinas Pariwisata Rp900 juta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp1 miliar," paparnya.

Masih pada kesempatan itu, Raja Bahktiar, juga mengakui pengalokasian APBD Karimun Tahun Anggaran (TA) 2012 secara ideal dan pro rakyat belum bisa terlaksana.

"Meski kami telah memberi kode sejumlah usulan kegiatan dan program SKPD yang kami anggap tidak layak, dengan total nilai sebesar Rp130 miliar namun belum bisa pengalokasian anggaran belanja rutin dengan belanja langsung APBD 30 berbanding 70 persen," katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan untuk mencapai perbandingan belanja tidak langsung dengan belanja langsung dengan persentase 40 : 60 dirinya memprediksi masih cukup berat.

"Namun kami masih tetap mengupayakan pengalokasian anggaran bisa mendekati perbandingan ideal," ujarnya.***

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.