Pemkot Batam Siapkan Perda Perbatasan

Jumat, 2 Maret 2012 17:05 WIB

Batam (ANTARA Kepri) - Pemerintah Kota Batam menyiapkan peraturan daerah (Perda) tentang perbatasan untuk mengatur pembentukan Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah.

"Kami siap membentuk Badan Perbatasan, tapi Perda-nya disiapkan dulu," kata Wali Kota Batam Ahmad Dahlan di Batam, Jumat.

Perda itu, kata dia, disiapkan sebagai landasan hukum pembentukan BPPD.

Menurut dia, BPPD bagus untuk memberdayakan daerah perbatasan sebagai amanat Kementerian Dalam Negeri.

Selain menyiapkan perda, pemkot batam juga akan mengalokasikan anggaran khusus untuk daerah perbatasan.

Pemkot Batam, kata dia, belum mengalokasikan anggaran khusus perbatasan pada APBD Murni 2012. Meski begitu akan diupayakan masuk dalam APBD Perubahan 2012.

"Kalau anggaran murni 2012, tidak ada selain yang ada sekarang," katanya.

Sementara BPPD belum ada, ia mengatakan pengelolaan perbatasan akan diurus oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dibawah Sekretariat Daerah.

"Jika Badan Perbatasan dibentuk, maka pembangunan di daerah terdepan akan ditingkatkan," kata dia.

Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Buralimar mengatakan harapan Pemkot Batam segera membentuk BPPD.

Pembentukan BPPD merupakan anjuran Mendagri, kata dia, untuk memberikan perhatian lebih.

Batam perlu memiliki BPPD karena empat pulaunya merupakan daerah terdepan Indonesia. Sedangkan Anambas memiliki lima pulau terluar, Natuna memiliki tujuh pulau, Karimun dua pulau dan Bintan satu pulau.

Badan perbatasan, kata dia, bertugas untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat perbatasan dan menjaga dan mengelola potensi perbatasan.

Pemerintah pusat, melalui APBN juga menyiapkan dana khusus untuk BPPD menjalankan tugasnya.

Anggaran itu untuk pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dan penjagaan keamanan.

Pada APBN 2012, BPPD Provinsi Kepri memperoleh anggaran Rp197 miliar yang dikelola langsung oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Sedang pada 2013, BPPD meminta Rp3 triliun untuk pengelolaan di seluruh wilayah perbatasan di Kepri.

Buralimar mengatakan selain dari APBN, masing-masing APBD kabupaten/kota akan mengalokasikan anggaran untuk BPPD.

(Y011/B012)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.