DPRD Karimun Minta Perketat Pengawasan BBM Bersubsidi

Rabu, 28 Maret 2012 01:13 WIB

Ketua Komisi B DPRD Karimun Jhon Abrison (kepri.antaranews.com/Rusdianto)

Karimun (ANTARA Kepri) - Komisi B DPRD Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, meminta tim pemantau bentukan Pemkab Karimun memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi agar tidak terjadi kelangkaan menjelang kenaikan harga solar dan bensin pada April 2012.

"Kami minta kelangkaan yang kerap terjadi tidak terulang kembali menjelang kenaikan harga BBM," kata Ketua Komisi B DPRD Karimun Jhon Abrison di Tanjung Balai Karimun, Selasa.

Jhon Abrison mengatakan tim monitoring yang dibentuk pemerintah daerah diharapkan bekerja maksimal untuk memantau distribusi BBM, dan menghalau penimbunan oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan terkait rencana penaikan harga BBM bersubsidi.

"Persediaan habis dengan alasan cuaca di laut buruk kami harapkan tidak terjadi dalam beberapa hari ke depan. Harus ada perencanaan matang terkait pendistribusian BBM dari depo Pertamina Tanjunguban, terutama untuk SPBU di Tanjung Balai Karimun," ucapnya.

Pemerintah daerah, lanjut dia, juga harus memastikan ketersediaan BBM pada agen premium minyak subsidi (APMS) di pulau-pulau.

"Jika persediaan lancar, harga pun dapat dikendalikan sehingga tidak ada kenaikan sebelum pemerintah benar-benar menaikkan harga BBM pada Apri nanti," ucapnya.

Dia juga berharap aparat penegak hukum meningkatkan kewaspadaan terutama mengantisipasi kelangkaan BBM untuk nelayan tradisional.

"Tindak tegas oknum yang menimbun BBM," katanya.

Lebih lanjut dia juga mengharapkan penyusunan anggaran dalam RAPBD Perubahan 2012 mendapat porsi cukup besar untuk meminimalisasi dampak kenaikan BBM.

"Pemberian subsidi BBM secara langsung oleh pemerintah daerah memang tidak ada ketentuannya. Namun, masih banyak cara yang bisa dilakukan, seperti penambahan anggaran untuk program bantuan terhadap masyarakat yang paling terkena dampak kenaikan BBM," tuturnya.

Masyarakat nelayan merupakan kelompok yang paling merasakan dampak kenaikan BBM. Untuk itu, porsi bantuan sarana tangkap ikan dapat ditingkatkan dalam APBD-P, tambah Jhon Abrison.

(KR-RDT/A013)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.