Batam Tak Miliki Lahan untuk Drainase
Batam (ANTARA Kepri) - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki lahan untuk pembangunan drainase sehingga kerap terjadi banjir.
"Kami mau bangun drainase di mana, tidak ada lahan untuk drainase," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam Yumasnur dalam rapat dengar pendapat DPRD Batam, Rabu.
Ia mengatakan seluruh lahan di Batam dialokasikan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam. Begitu pula izin fatwa planologi, "cut and fill" dan perizinan lainnya diurus BP KPBPB Batam.
Menurut dia, seluruh lahan sudah dialokasikan BP tanpa disertai lahan untuk drainase. Sedangkan Pemkot Batam tidak bisa berbuat banyak menangani banjir bila tidak ada lahan.
Ia menyatakan masalah banjir di Batam dapat diselesaikan dengan mudah, bila ada lahan untuk drainase.
"Masalah banjir gampang saja, buat saja drainase besar-besar. Tapi, mau bangun di mana saya," kata Kepala Dinas.
Ia meminta BP lebih bijaksana dalam mengalokasikan lahan kepada industri, agar memperhatikan drainase.
Selain ketiadaan lahan untuk pembangunan drainase, kata dia, drainase yang sudah ada ditimbun masyarakat, sehingga aliran air tersumbat dan banjir.
"Berapa miliar pun dana diberikan kepada kami, enggak akan pernah selesai kalau masalah drainase ini tidak selesai," kata dia.
Perwakilan dari Direktorat Lahan BP KPBPB Batam, Slamet, mengatakan dalam "site plan", BP mengalokasikan lahan untuk drainase.
Ia juga membetulkan BP mengalokasikan lahan-lahan sempit.
"Faktanya memang seperti itu. Ke depannya kami cari jalan ke luar," kata dia.
Ia juga berkomitmen BP KPBPB Batam tidak akan mengatakan tidak akan mengalokasikan lahan yang rawan banjir.
Anggota Komisi III Edward Brando mengatakan BP harus ikut bertanggungjawab pada masalah banjir di kota.
"Pemkot Batam seperti harus cuci piring, kalau banjir yang dimarahin masyarakat pemkot," kata dia.
(Y011/Y008)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
