KKP Turunkan Tim Terkait Lumpur Ganggu Nelayan

Jumat, 4 Mei 2012 18:18 WIB

Bupati Karimun Nurdin Basirun (kiri) berbincang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo yang berkunjung ke Tanjung Balai Karimun, Jumat (4/5). Menteri melakukan kunjungan singkat untuk mengecek laporan mengenai lumpur yang mengang

Karimun (ANTARA Kepri) - Kementerian Kelautan dan Perikanan menurunkan tim untuk mengetahui secara langsung mengenai laporan adanya lumpur akibat penambangan timah yang mengganggu zona tangkap nelayan tradisional di perairan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

"Saya masih menunggu laporan dari tim Kementerian Kelautan dan Perikanan yang saya terjunkan langsung untuk melihat mengenai keluhan lumpur oleh nelayan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo dalam kunjungan singkatnya ke Tanjung Balai Karimun, Jumat.

Sharif berkunjung ke Karimun bersama Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro didampingi Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Marsetio, Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Didit Herdiawan dan Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI (Mar) M Alfan Baharudin.

Menurut Sharif, pihaknya menerima laporan bahwa nelayan daerah setempat tidak beroperasi karena zona tangkap ikan tercemar lumpur akibat penambangan timah.

"Sepertinya dari penambangan timah, lumpur itu dilempar ke laut lagi dan menutupi karang-karang. Karang 'kan rumah ikan, jadi kalau ikan melihat karangnya tertutup, mereka tidak akan kembali lagi," ucapnya.

Dia mengatakan telah menanyakan langsung kepada Bupati Karimun Nurdin Basirun terkait persoalan lumpur yang mencemari zona tangkap ikan nelayan tradisional.

"Saya tanya bupati tidak ada, baik mengenai lumpur atau pendalaman alur. Karena itu, saya menunggu laporan dari tim kementerian apa benar lumpur mencemari zona tangkap ikan," tegasnya.

Mengenai rencana Pemerintah Kabupaten Karimun untuk mendalami alur di sekitar perairan Pongkar, Menteri mengatakan belum mengetahui mengenai hal itu.

"Saya belum tahu soal itu, tadi waktu saya tanya ke Bupati juga tidak ada," ucapnya.

Keluhan lumpur oleh nelayan tradisional mencuat setelah aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Karimun beberapa waktu lalu.

Nelayan tradisional melalui Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) mengeluhkan hasil tangkapannya berkurang akibat kegiatan penambangan di perairan Kabupaten Karimun.

Ketua KTNA Karimun Amirullah dalam satu kesempatan mendesak pemerintah daerah menutup penambangan di laut yang mengganggu zona tangkap ikan.

"Kami memberikan dua opsi kepada pemerintah daerah, tutup aktivitas penambangan yang mengganggu nelayan, atau berikan kompensasi seperti bantuan sarana tangkap yang dapat digunakan di perairan laut lepas," katanya. (KR-RDT/N005)

Editor: Nurul Hayat