Penggugat UU Tanjung Jabung Timur Pesimistis Menang

Sabtu, 26 Mei 2012 09:55 WIB

Tanjungpinang (ANTARA Kepri) - Mantan Ketua DPRD Kabupaten Lingga, Alias Wello, merasa pesimistis dapat memenangkan gugatan terhadap UU Nomor 54/1999 tentang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Gugatan itu diajukan bersamaan dengan gugatan terhadap UU Nomor 25/2002 tentang Provinsi Kepulauan Riau dan Permendagri Nomor 44/2011.

"UU Tanjung Jabung Timur menegaskan daerah ini sebelah utara berbatasan dengan Laut China Selatan, yang artinya seluruh Kepulauan Riau masuk Tanjung Jabung Timur. Oleh sebab itu, saya menggugatnya, meski saya kurang yakin bakal memenangkan perkara itu," ujar Alias Wello, di Tanjungpinang, Sabtu.

Rasa pesimistis Alias muncul karena berdasarkan administrasi kependudukan, dirinya bukan warga Tanjung Jabung Timur dan juga bukan berasal dari Pemerintahan Kepri. Dua alasan tersebut kemungkinan dipergunakan Mahkamah Agung untuk menolak gugatannya.

Sementara Pemerintah Lingga maupun Kepulauan Riau (Kepri) tidak bersedia menggugat UU Nomor 54/1999 dan pasal penjelasan dalam UU Nomor 25/2002 yang tidak memasukkan Pulau Berhala sebagai bagian dari Kepri.

Tim Penanganan Pulau Berhala yang dibentuk Pemerintah Kepri dan Lingga hanya bersedia mengajukan gugatan terhadap Permendagri Nomor 44/21 yang menetapkan Pulau Berhala sebagai bagian dari Tanjung Jabung Timur.

Gugatan yang diajukan tim ke Mahkamah Agung juga terlambat, karena Alias Wello lebih dahulu memasukkan gugatan itu melalui pengacaranya. Mahkamah Agung sendiri telah membatalkan Permendagri Nomor 44/2011, karena menempatkan UU Pembentukan Lingga di bawah peraturan menteri.

"Dalam pertemuan dengan tim penanganan Pulau Berhala yang dibentuk Pemerintah Kepri dan Lingga di Batam baru-baru ini, tim menolak menggugat UU Nomor 54/1999, padahal itu penting," ujarnya.

Alias mengaku sudah mengingatkan kepada Pemerintah Lingga dan Kepri untuk bersikap lebih tegas dan berhati-hati dalam menangani permasalahan Pulau Berhala, karena sengketa dapat terjadi sepanjang pasal penjelasan UU Nomor 25/2002 dan UU Nomor 54/1999 tidak direvisi.

"Saya merasa belum tuntas memperjuangkan Pulau Berhala sepanjang kedua peraturan itu belum direvisi. Saya juga berharap Pemerintah Lingga dan Kepri tidak puas dengan keputusan MA, karena Pemerintah Tanjung Jabung Timur dan Jambi juga melakukan gugatan atas putusan MA," ujarnya. (KR-NP/H-KWR)

Editor: Rusdianto