Menteri: Isi Pulau Terdepan Dengan Aktivitas Ekonomi

Minggu, 3 Juni 2012 20:10 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kiri), Gubernur Kepri HM Sani (2 kiri), Menteri Perikanan dan Kelautan Sharif C Sutardjo (3 kiri) serta sejumlah menteri dan petinggi TNI AL saat berkunjung ke Pulau

Batam (ANTARA Kepri) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo mengatakan pulau-pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus dihidupkan dengan aktivitas ekonomi.

"Harus bangun kegiatan di pos terdepan, harus membuat aktivitas," kata Menteri di Batam, Minggu.

Menteri mengatakan kedaulatan harus dibangun di pulau-pulau terdepan, terlebih di pulau yang tidak berpenghuni.

Aktivitas ekonomi di pulau-pulau terdepan, kata Menteri, dicocokkan dengan potensi yang ada di masing-masing pulau. Ada pulau yang cocok untuk sentra perikanan, ada yang cocok untuk usaha tambat labuh kapal atau usaha lainnya.

"Ada beberapa pulau-pulau terdepan, harus rembuk bersama, untuk ekonomi harus dicocokkan dengan daerahnya," kata Menteri.

Misalnya, Pulau Nipa yang terletak di Selat Malaka, yang cocok untuk tambat labuh kapal dan pengisian bahan bakar kapal-kapal karena letaknya yang strategis.

Ditanya mengenai pengembangan pulau terdepan lain di Batam, Menteri mengatakan, masih mengkaji mana yang cocok dan berpotensi.

Selanjutnya, kata Menteri, pemerintah akan membangun pulau terdepan di Kalimantan.

"Tapi saya tidak bisa cerita, karena masih terlalu dini, masih prematur untuk diceritakan," kata Menteri.

Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengatakan, pemerintah daerah mendukung pembangunan Pulau Nipa sebagai Kawasan Strategis Nasional.

"Pembangunannya tetap disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah," kata Wali Kota.

Mengenai pendapatan daerah, Wali Kota mengatakan, ada beberapa perizinan yang diurus pemerintah daerah dan dapat menjadi pemasukan daerah.

Namun memang, kata dia, ada beberapa perizinan yang seharusnya diurus pemda dialihkan ke pemerintah pusat, karena pulau itu merupakan kawasan strategis nasional.

"Untuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, pemda hanya memberikan rekomendasi saja. Perizinannya ke pusat," kata wali Kota. (Y011/S023)

Editor: Dedi