Pemkot Batam lakukan efisiensi anggaran Rp60 miliar

Batam, Kepri (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau, melakukan penghematan anggaran sekitar Rp60 miliar pada 2025 sebagai tindak lanjut kebijakan efisiensi APBN dan APBD.

Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid di Batam, Kepri, Senin, mengatakan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, setiap pemerintah daerah diminta menekan pengeluaran anggaran.

Meski begitu, ia menyebutkan proses efisiensi itu masih berproses, mengingat masih ada satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum menyampaikan rincian efisiensi anggarannya.

"Sekitar Rp60 miliar. Masih ada satu OPD lagi yang belum, dan akan didudukkan hari ini," kata Jefridin.

Ia memastikan efisiensi anggaran ini tidak akan mengganggu pelayanan publik, termasuk alokasi untuk tenaga honorer.

"Insya Allah tidak mengganggu pelayanan publik. Honorer kita aman. Honorer tidak terdampak," ujar dia.

Jefridin menyampaikan pemangkasan anggaran dilakukan pada bagian-bagian yang dianggap tidak prioritas, seperti perjalanan dinas, konsumsi, alat tulis kantor (ATK), dan kegiatan di hotel.

Lebih lanjut, Jefridin menegaskan efisiensi ini diterapkan secara merata di seluruh OPD.

"Perjalanan dinas, konsumsi, ATK, semuanya sesuai Instruksi Presiden. Kegiatan di hotel bukan dihapus, tapi dikurangi. Tidak ada dinas yang paling terdampak, karena perjalanan dinasnya rata semua. Sesuai dengan Instruksi Presiden, kegiatan-kegiatan yang kita buat di hotel itu bukan kita hapus, tapi kita kurangi," kata Jefridin.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memastikan kebijakan efisiensi anggaran belanja APBN maupun APBD tidak mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.

"(Pelayanan publik) tidak boleh terganggu. Tidak harus khawatir. Kita yang menyelenggarakan, kita yang harus siapkan semua itu. Di semua lini pemerintah," kata Sekdaprov Kepri Adi Prihantara.

Ia mengatakan efisiensi anggaran itu lebih fokus anggaran perjalanan dinas, belanja pegawai, serta mengurangi jumlah kegiatan.

"Contoh perjalanan dinas wajib 50 persen, artinya kalau tidak perjalanan dinas ya tetap bisa. Rapat dengan zoom meeting gunakan teknologi," kata dia.