Logo Header Antaranews Kepri

BPJS Rangsang Efisiensi Manajemen RS

Rabu, 27 Juni 2012 20:19 WIB
Image Print

Batam (ANTARA Kepri) - Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan akan merangsang manajemen rumah sakit hingga memberikan pelayanan yang baik dan efisien.

"Ke depan, kalau rumah sakit itu tidak bisa mengelola manajemen yang efisien maka bisa gulung tikar," kata Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron di Batam, Rabu.

Pengelolaan rumah sakit, kata dia bersifat kompetitif. Setiap rumah sakit berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada pasien agar semakin banyak masyarakat yang beralih berobat di tempat itu.

"Dengan begitu, maka yang mendapatkan keuntungan rumah sakit, BPJS kesehatan dan masyarakat," kata dia.

Menurut dia, sistem itu juga akan merangsang pelayanan kesehatan yang terbaik dan murah.

"Karena kalau mahal, premi naik," kata dia.

Antara masyarakat, rumah sakit dan BPJS harus menjalin kerjasama yang baik dengan cari titik keseimbangan. "Semua untung," kata Wakil Menteri.

Bila BPJS sudah berjalan, kata dia, maka masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya besar dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Buat apa bayar kalau sudah punya jaminan," kata dia.

Jika pun bayar, kata dia menambahkan, maka biayanya akan kecil.

Menurut dia, sistem jaminan atau asuransi mengenal pembayaran dengan jumlah kecil untuk mengendalikan pengeluaran yang bisa disalahgunakan.

"Bayar sedikit tidak apa-apa. Bayarnya sedikit karena sudah bayar premi," kata Wakil Menteri.

Di tempat yang sama anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah tidak membesar-besarkan ancaman bangkrut pada rumah sakit dalam pelaksanaan BPJS.

"Tahu dari mana rumah sakit akan bangkrut? Jalan saja belum, kok sudah dievaluasi. Jalankan dulu. Lagian, RSUD itu dibantu APBD dan APBN, jadi orientasinya bukan untung, tapi pelayanan," kata dia.

Menurut dia, sistem jaminan sosial nasional (SJSN) melalui kepesertaan di BPJS, merupakan hak masyarakat.

"Ini amanat UUD. Sistem ini sudah diperjuangkan Soeharto. Kemudian dilanjutkan Gus Dur dan Megawati. Tapi tidak ditindaklanjuti," kata dia.

Menurut dia, dengan sistem BPJS, negara langsung hadir dalam pelayanan kesehatan atau sosial masyarakat.

"Kalau ada perubahan sistem, silahkan. Ini bukan yang harga mati, tidak berubah. Tapi jalankan dulu. Jangan belum mulai, sudah diperdebatkan," kata dia. (Y011/H-KWR)

Editor: Dedi




Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026