Moratorium Gas Terkendala Kontrak Panjang

Jumat, 6 Juli 2012 18:02 WIB

Batam (ANTARA Kepri) - Rencana pemerintah menghentikan sementara ekspor gas terkendala kontrak panjang yang sudah disepakati sebelumnya dengan perusahaan-perusahaan.

"Moratorium terikat kontrak kerja yang panjang," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Evita Legowo, di Batam, Jumat.

Ia mengatakan pemerintah tidak bisa secara langsung memutuskan kontrak demi moratorium.

Meski begitu, kata dia, moratorium perlu dilakukan secara bertahap.

"Moratorium gas perlu, tapi perlu dilakukan bertahap karena ada kontrak yang tidak bisa langsung diputuskan," kata Evita.

Moratorium perlu dilakukan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan logistik dalam negeri, kata dia.

Saat ini, kata dia, kebutuhan gas terbesar di Jawa dan Sumatra hingga dibutuhkan persiapan infrastruktur dan mencari sumber gas sebanyak-banyaknya.

Kementerian ESDM membuat beberapa kebijakan migas yaitu menjamin ketersediaan migas, alokasi pemanfaatan migas, penetapan harga migas, konservasi produksi migas dan meningkatkan kapasitas nasional dalam pengusahaan migas.

Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR menyerukan kepada pemerintah untuk segera melakukan moratorium atau penghentian ekspor gas.

Wakil Ketua Komisi VII DPR dari FPG, Zainudin Amali mengatakan sudah saatnya pemerintah mempunyai kebijakan gas bumi yang secara tegas dan jelas, berpihak kepada kepentingan nasional.

"Kami dari FPG minta pemerintah segera umumkan moratorium ekspor gas dan selanjutnya memanfaatkan gas untuk kepentingan domestik," katanya.

Menurut dia, pemerintah harus segera mengubah paradigma pemanfaatan gas dari sebelumnya sebagai sumber devisa negara menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yakni sebagai bahan bakar dan memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada periode 2012-2020, tambahan produksi gas diproyeksikan sebesar 5.118 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dari 17 lapangan.

Setidaknya terdapat empat lapangan berskala besar yang akan mulai memproduksi gas bumi.

Keempat ladang itu adalah proyek laut dalam Chevron Indonesia Company dengan target produksi pada 2014 sebesar 830 MMSCFD, Blok Masela yang dioperasikan Inpex Corporation sebesar 400 MMSCFD pada 2017, Proyek Tangguh dengan operator BP mulai 2018 sebesar 870 MMSCFD, dan Blok Natuna Timur dengan operator PT Pertamina (Persero) mulai 2020 sebesar 1.000 MMSCFD. (Y011/S006)

Editor: Rusdianto