DPRD Karimun Diminta Pangkas Anggaran Seremonial
Karimun (ANTARA Kepri) - Tokoh masyarakat Karimun Raja Zuriantiaz meminta Badan Anggaran DPRD Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, memangkas anggaran kegiatan seremonial pada setiap satuan kerja perangkat daerah yang diselenggarakan di hotel karena dinilai pemborosan.
"Badan Anggaran DPRD harus memangkas anggaran kegiatan seremonial di hotel untuk efisiensi, bukan malah 'kongkalikong' sehingga lolos dalam pengesahan APBD 2013," kata Raja Zuriantiaz di Tanjung Balai Karimun, Selasa.
Raja Zuriantiaz mengatakan, miliaran rupiah anggaran APBD dihambur-hamburkan dengan mengadakan kegiatan seremonial di hotel, kontradiksi dengan kebijakan pemerintah daerah memangkas anggaran bantuan sosial dalam dua tahun belakangan.
"Hampir setiap SKPD rutin menggelar pelatihan, pendidikan, penyuluhan atau pelantikan dari satu hotel ke hotel yang lain, termasuk juga di sekretariat daerah. Padahal, aset daerah berupa gedung cukup banyak sehingga bila digunakan akan menghemat anggaran APBD," katanya.
Ia menontohkan Gedung Pemuda yang lapuk dan terbengkalai karena tidak digunakan. Juga gedung serbaguna atau gedung E yang sudah dibangun namun tidak juga dipakai.
Menurut dia, pelaksanaan kegiatan di hotel tidak selaras dengan asas efisiensi anggaran, bahkan membuka peluang praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
"Praktik KKN sangat terbuka dengan cara menggelembungkan anggaran kegiatan. Untuk itu, kami meminta agar anggaran kegiatan di hotel diaudit karena tidak hanya terindikasi pemborosan, tetapi rawan praktik KKN," kata Zuriantiaz yang juga politikus Partai Gerindra.
Dia mengatakan, pemangkasan anggaran seremonial dan pelatihan tidak hanya untuk kegiatan pemerintah daerah, tetapi termasuk kegiatan pemerintah pusat yang mengadakan kunjungan ke daerah-daerah.
"SKPD jangan mengarahkan pemerintah pusat untuk menggelar kegiatan di hotel, tetapi hendaknya memanfaatkan aset daerah untuk penghematan," katanya.
Dia khawatir pemborosan anggaran kegiatan di hotel mengakibatkan APBD terus mengalami defisit sehingga berujung bangkrut.
"Bagaimana tidak bangkrut bila pengeluaran jauh lebih besar dari pendapatan. Apalagi APBD sudah terbebani dengan tingginya biaya belanja pegawai dan ribuan honorer," ucapnya.
Lebih lanjut Zuriantiaz meminta Badan Anggaran DPRD juga memangkas anggaran kunjungan kepala daerah ke pulau-pulau yang bersifat seremonial.
"Kunjungan kepala daerah ke pulau-pulau hendaknya bersifat urgen, kalau hanya kegiatan seremonial 'kan sudah ada camat yang menjadi perpanjangan tangan bupati dan wakil bupati," tambahnya.(*)
Editor: Dedi
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
