Batam (ANTARA) - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HINSI) Kepulauan Riau (Kepri) menyebut permintaan Gubernur Ansar Ahmad agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memprioritaskan lauk ikan dalam hidangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mendorong kesejahteraan nelayan.
“Kalau makan ikan sudah didorong di MBG sangat membantu ya. Artinya bisa meningkatkan pendapatan nelayan juga,” kata Ketua HNSI Kepri Eko Prihananto di Batam, Minggu.
Menurut Eko, para nelayan menyambut baik upaya Gubernur Kepri yang menjadikan ikan sebagai menu prioritas MBG.
Upaya itu, kata dia, sejalan dengan geografis Provinsi Kepri yang 96 persen wilayah perairan, hanya empat persen daratan, sehingga sektor perikanan memiliki potensi yang sangat besar.
Sebagai provinsi kepulauan, lanjutnya, masyarakat Kepri sudah terbiasa mengkonsumsi ikan sehari-hari, jauh sebelum Program MBG ada.
Memprioritaskan lauk ikan sebagai hidangan program MBG, kata dia, tidak hanya berdampak negatif bagi nelayan, tetapi juga pelaku usaha yang memproses produk hasil perikanan, seperti filet ikan, pembuatan nuget, dan sebagainya.
“Manfaatnya terutama ini ke pelaku usaha di kegiatan proses perikanan,” kata Eko.
Sebelumnya Gubernur Kepri Ansar Ahmad meminta SPPG memprioritaskan lauk ikan dalam hidangan Program MBG setiap harinya.
Menurut dia, Kepri memiliki Sumber Daya Alam (SDA) ikan melimpah. Dalam satu tahun produksi perikanan di provinsi tersebut mencapai 330 ribu ton.
“Produk-produk ikan di Kepri sangat mudah didapatkan, sehingga bisa menjadi alternatif utama untuk menu MBG selain ayam dan telur,” kata Ansar pada Rabu (19/11).
Selain karena produksinya melimpah, lanjut Ansar, ikan juga mengandung protein yang tinggi bagi penerima manfaat MBG mulai dari anak-anak, ibu hamil sampai ibu menyusui.
Dia mengatakan beberapa manfaatkan dari mengonsumsi ikan antara lain mendukung tumbuh kembang anak, perkembangan otak pada anak usia dini, dan kesehatan fisik, termasuk menjaga tulang dan gigi tetap kuat.
“Juga membantu mencegah stunting serta anemia,” ujarnya.
Guna mendukung upaya tersebut, Gubernur Kepri menginstruksikan dinas-dinas terkait berkoordinasi dengan setiap SPPG.
Maksud lain dari kebijakan ini, kata dia, juga bertujuan agar Program MBG bisa menyerap produk-produk lokal yang berdampak pada perekonomian masyarakat, khususnya para nelayan.
Berdasarkan catatan SPPG Regional Kepri, hingga Oktober 2025 telah terbentuk 131 dapur SPPG di seluruh kabupaten/kota yang melayani 388.523 penerima manfaat.
Seratus tiga puluh satu dapur SPPG itu tersebar di sejumlah kabupaten/kota, di Kota Batam sebanyak 85 dapur, Karimun 21 dapur, Tanjungpinang sembilan dapur, Bintan delapan dapur, Natuna lima dapur, Anambas dua dapur dan Lingga satu dapur.
Komentar