Pemkot Batam Bentuk Bidang Pengelolaan Perbatasan
Batam (Antara Kepri) - Pemerintah Kota Batam membentuk Bidang Pengelolaan Perbatasan yang akan dimasukkan dalam Satuan Perangkat Kerja Daerah yang sudah ada untuk mengembangkan pulau-pulau yang menjadi Pulau Terluar dan Pulau Perbatasan.
"Kami akan menaikkan lembaga baru, tapi tidak berdiri sendiri, 'nyantol' di dinas lain, jadi bidang," kata Wali Kota Batam Ahmad Dahlan di Batam, Jumat.
Ia mengatakan sebagai kota yang berbatasan dengan dua negara tetangga Malaysia dan Singapura, Batam membutuhkan Bidang Pengelolaan Perbatasan yang fokus mengurus wilayah strategis itu. Namun, berbeda dengan daerah lain yang memposisikan Pengelolaan Perbatasan sejajar dengan SKPD, maka Batam hanya setingkat eselon II, hanya bidang.
Pemkot Batam tidak bisa membentuk BPP setingkat SKPD karena sudah memiliki terlalu banyak dinas dan badan.
"Karena dibatasi aturan juga. (SKPD) kita sudah melebihi kuota," kata dia.
Rencananya, BPP akan dimasukkan dalam Dinas Pertanahan atau Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan. Pemerintah kota masih akan mengkajinya.
"Mungkin Dinas Pertanahan, karena yang paling cocok. Tapi masih akan dikaji lagi," kata Wali Kota menegaskan.
Jika Batam memiliki BPP, maka pemerintah akan menggelontorkan sejumlah dana dan program untuk membangun wilayah perbatasan, kata dia. "Kami inginnya program saja, lebih mudah mengelolanya," kata dia.
Ia mengatakan ada tiga hal utama yang perlu dilakukan dalam mengelola perbatasan yaitu mereklamasi pulau-pulau terluar, mengaliri air bersih dan listrik ke pulau-pulau perbatasan dan membangun pelantar di pulau-pulau perbatasan.
Pulau terluar adalah pulau terdepan yang menjadi "pagar" wilayah NKRI. Sedang pulau perbatasan adalah pulau-pulau yang letaknya agak menjorok ke dalam dibandingkan pulau terluar, namun masih berhadapan dengan negara tetangga. Kota Batam memiliki enam pulau terluar dan ratusan pulau perbatasan.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam Yumasnur mengatakan pengaliran listrik dan air di pulau perbatasan diperlukan untuk mendorong perekonomian warga. Dan yang paling mendesak adalah untuk Pulau Belakang Padang. Diharapkan pemerintah pusat dapat membangun jaringan yang dapat mengantar listrik dan air dari pulau utama ke pesisir.
Sementara pelantar dibutuhkan untuk membangun akses masyarakat pulau ke pulau lain. Saat ini, Pemkot Batam sudah membangun 20 dari 100 pelantar yang dibutuhkan warga. "Masih kurang 80 lagi," kata dia. (Antara)
Editor: Rusdianto
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
