BP Batam Pastikan Tarik Kavling Telantar

Selasa, 4 Juni 2013 21:24 WIB

Batam (Antara Kepri) - Badan Pengusahaan (BP) Batam dipastikan segera menarik alokasi lahan kavling siap bangun (KSB) yang ditelantarkan pemegangnya.

"Saat ini tim tengah memverifikasi KSB tahap akhir selama dua pekan terhitung 3 Juni kemarin. Setelah itu, akan dilakukan penarikan kavling yang tidak ada progres pembangunan," kata Kasubdit Humas dan Publikasi BP Batam, Ilham Eka Hartawan di Batam, Selasa.

Ia mengatakan, dalam dua pekan tim akan menyelesaikan pemeriksaan sekitar 3.000 KSB Batam yang pada tahap awal tidak didaftarkan ulang.

"Saat pendaftaran ulang, ada sekitar 3.000 yang tidak didaftarkan lagi ke BP Batam. Itu target penarikan, namun tim tengah verifikasi tahap akhir agar tidak terjadi konflik saat penarikan," kata dia.

Setelah ditarik, kata dia, kavling tersebut akan dialokasikan ke wargamasyarakat penghuni lahan tidak berizin yang ingin membangun rumah pada lahan resmi.

BP Batam, kata dia, mengalokasikan sekitar 42 ribu KSB tersebar di wilayah Telagapunggur, Sungai Daun, Bengkong, Batuaji, Sekupang dan beberapa titik lain di wilayah Batam di atas lahan 400 hektare.

Dari jumlah tersebut, kata dia, hanya sekitar 39 ribu yang melakukan registrasi ulang sebagaimana disyaratkan oleh BP Batam dan diberikan batas waktu pembangunan hingga 30 Mei 2013.

Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Humas Badan Pengusahaan (BP) Batam, Dwi Djoko Wiwoho mengatakan permintaan akan lahan di Batam tinggi.

"Tanah yang sudah dialokasikan untuk kavling harus segera dibangun agar tidak ada kesan lahan 'nganggur' padahal sudah dialokasikan," kata Djoko.

Selain kavling, kata dia, lahan yang sudah dialokasikan untuk keperluan lain namun tidak dilakukan pembangunan juga akan ditarik dan dialokasikan pada investor baru sesuai tata ruang.

Pada beberapa wilayah di Batam, banyak lahan yang sudah dialokasikan untuk investor namun tidak segera dilakukan pembangunan. Berdasarkan catatan BP Batam, lahan tersebut batal dibangun karena terjadi krisis ekonomi pada 1998 yang membuat penerima alokasi tidak mampu melakukan pembangunan. (Antara)

Editor: Rusdianto

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.