DPR: Pemerintah Harus Libatkan Pengusaha Tangani Krisis

Kamis, 22 Agustus 2013 14:35 WIB

Batam (Antara Kepri) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan pemerintah harus melibatkan pengusaha untuk menangani krisis rupiah yang kini terjadi karena pengusaha adalah pihak yang ikut menggerakan nilai rupiah.

Harry mengatakan di Batam, Kamis, anjloknya nilai rupiah merupakan kelalaian pemerintah dan Bank Indonesia yang selama ini tidak pernah berkoordinasi dengan pelaku ekonomi.

"Ini kelalaian Bank Indonesia yang tidak berkoordinasi dengan pelaku ekonomi, terutama eksportir," kata Harry.

Pemerintah harus duduk bersama pengusaha agar membawa dananya ke dalam negeri untuk memperkuat rupiah. Selain itu pelibatan pengusaha juga dipercaya dapat meminimalkan spekulan yang dapat menyebabkan rupiah tambah terpuruk.

Ia meminta Forum Komunikasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua DK OJK dan Ketua DK LPS mengundang asosiasi pengusaha seperti Kadin dan Apindo dalam rapat penstabilan rupiah.

"Forum resmi harus mengikutkan pelaku bisnis untuk menyamakan presepsi supaya ruang spekulasi semakin kecil. Agar pengusaha tidak mainkan ruang spekulasi," kata dia.

Selain melibatkan pengusaha, Harry mengatakan ada beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk mendongkrak nilai rupiah, di antaranya pemberian insentif pajak dan alokasi dana infrastruktur yang lebih besar.

"Tidak cukup dengan menaikkan suku bunga, harus ada insentif fiskal. Harus ada belanja infrastruktur yang lebih," kata Harry.

Insentif pajak, terutama dilakukan pada sektor yang memiliki daya serap lapangan pekerjaan terbesar yaitu pertanian.

Dengan insentif pajak, maka penanam modal akan berbondong berinvestasi menggunakan rupiah. Nilai mata uang Indonesia itu pun akan terdongkrak. Selain itu insentif juga akan merangsang penurunan harga produk pertanian dan dapat menurunkan inflasi.

Harry juga mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung turun tangan dan memanggil FKSSK untuk memberikan paparan mengenai kondisi rupiah, sekaligus meminta solusi yang bisa dilakukan.

"Sebagai kepala negara, Presiden bisa memaksa lembaga independen seperti OJK dan BI untuk rapat dan memaparkan solusi untuk menyelamatkan rupiah," kata dia.(Antara)

Editor: Dedi

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.