Pemkab Diminta Antisipasi Dampak PHK Massal Saipem
Karimun (Antara Kepri) - Wakil Ketua Komisi A DPRD Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Zulfikar, meminta pemerintah daerah mengantisipasi dampak sosial yang ditimbulkan terkait rencana pemutusan hubungan kerja secara massal oleh PT Saipem di Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat.
"Harus ada upaya agar rencana PHK massal itu tidak memicu pengangguran, setidaknya dengan cara mencarikan pekerjaan alternatif bagi mereka," katanya di Tanjung Balai Karimun, Jumat.
Zulfikar mengaku prihatin dengan rencana PT Saipem untuk mem-PHK seribu lebih karyawannya karena berkurangnya proyek atau order hingga Oktober 2013.
"Sebagai perusahaan jasa, Saipem bisa saja sepi pekerjaan dan tentu tidak mau rugi. Kalau tidak ada kerjaan, mau tidak mau mereka mengurangi karyawannya," ucapnya.
Ia mengatakan rencana PHK massal oleh PT Saipem bertolak belakang dari komitmen perusahaan itu yang akan menambah karyawan hingga 5.000 orang.
"Saipem, perusahaan besar yang sebenarnya diharapkan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal. Namun, kenyataannya baru dua tahun beroperasi sudah mengurangi karyawannya," ucapnya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja Karimun Ruffindy Alamsjah membenarkan bahwa perusahaan pertama dan terbesar di kawasan perdagangan bebas itu akan mengurangi karyawannya hingga 1.500 orang.
"Saipem sedang sepi order sehingga mengurangi karyawannya, jumlah pastinya tidak tahu, tapi bisa mencapai 1.500 orang," ucapnya.
Menurut dia, PHK merupakan hak perusahaan, namun tentu harus mematuhi ketentuan ketenagakerjaan.
"Harus sesuai dengan perjanjian kerja. Hak-hak pekerja juga harus dibayar," ucapnya.
Ia mengharapkan PHK massal tersebut tidak terjadi sehingga tidak memicu pengangguran.
"Kami berharap Saipem segera mendapat order sehingga tidak terjadi PHK besar-besaran," katanya.
Sebelumnya, Public Relation PT Saipem Indonesia Cabang Karimun Jouness mengatakan pengurangan karyawan dilakukan karena berkurangnya pekerjaan.
"Memang ada pengurangan, karena pekerjaan berkurang," kata dia.
Sebanyak 6 karyawan setingkat manajer juga sudah diberhentikan pada Rabu (28/8). Sebelumnya, dua karyawan bidang teknologi informasi juga mengalami hal yang sama, bahkan pada Juli lalu, kontrak kerja ratusan karyawan subkontraktor perusahaan "offshore" asal Italia tersebut juga tidak diperpanjang sehingga memicu aksi unjuk rasa. (Antara)
Editor: Kaswir
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
