Pemprov Kepri beri kemudahan pembangunan rumah bagi MBR

Selasa, 8 September 2026 13:47 WIB

Gubernur Kepri Ansar Ahmad (tengah) meninjau proyek revitalisasi gedung RSUD Raja Ahmad Tabib di Kota Tanjungpinang, Selasa (8/9/2026). ANTARA/Ogen

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) berkomitmen mempermudah perizinan serta pembiayaan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna mendukung program tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Pemerintah daerah terus berupaya mengurangi hambatan biaya dan administrasi perumahan yang dapat menjadi beban masyarakat berpenghasilan rendah," kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Selasa.

Ansar mengatakan seluruh kabupaten/kota di Kepri telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.

Dengan demikian, katanya, masyarakat berpenghasilan rendah akan semakin mudah mendapatkan hunian/rumah yang layak.

Kebijakan ini akan menyasar kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria penghasilan sesuai Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025.

"Di Kepri, batas penghasilan MBR ditetapkan maksimal Rp9 juta per bulan bagi masyarakat berstatus tidak kawin, dan Rp11 juta per bulan bagi masyarakat berstatus kawin atau peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)," kata Ansar.

Gubernur juga menyoroti selain pembiayaan, persoalan data perlu jadi perhatian pemerintah daerah di Kepri. Integrasi data perumahan dengan Sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) didorong agar program dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi masyarakat penerima manfaat.

Untuk memastikan langkah tersebut berjalan terpadu, lanjut Ansar, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kepri akan membentuk Satgas Perumahan.

Satgas ini diarahkan untuk memfasilitasi optimalisasi pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR serta membantu koordinasi penyediaan lahan.

"Dengan pendekatan ini, dukungan Kepri terhadap program tiga juta rumah diarahkan bukan hanya mengejar jumlah unit rumah yang dibangun, tetapi juga memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses yang lebih mudah terhadap hunian layak," ucap Ansar.

Sementara itu, Kepala Disperkim Kepri Said Nursyahdu mengatakan kebutuhan dukungan pembangunan perumahan di daerah terus direspons melalui pembangunan rumah baru dan program perbaikan rumah.

Ia menjelaskan sepanjang 2025, pembangunan rumah baru di Kepri mencapai 9.118 unit dengan tambahan 274 unit rumah yang diperbaiki. Pada 2026, pemerintah memproyeksikan pembangunan 7.481 rumah baru serta perbaikan 3.944 rumah.

Dukungan juga datang dari pemerintah pusat melalui Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) APBN 2026. Sebanyak 3.724 unit rumah dialokasikan untuk masyarakat di tujuh kabupaten/kota se-Kepri.

"Batam mendapat alokasi terbesar dengan 1.124 unit, disusul Tanjungpinang 611 unit, Lingga 448 unit, Bintan 442 unit, Natuna 389 unit, Kepulauan Anambas 357 unit, dan Karimun 353 unit," kata Said.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.