DPRD Natuna Sahkan Perda APBD 2014

Selasa, 25 Februari 2014 19:45 WIB

Bupati Natuna Ilyas Sabli menandatangani kesepakatan Ranperda APBD 2014 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah disaksikan Ketua DPRD Natuan Hadi Chandra serta Wakil DPRD Natuna Gunawan usai laporan pandangan akhir fraksi-fraksi. (antarakepri.com/Z

Natuna (Antara Kepri) - DPRD Natuna dalam rapat paripurna penyampaian laporan padangan akhir fraksi-fraksi menerima Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2014 untuk disahkan sebagai peraturan daerah.

Adapun RAPBD Natuna 2014 yang disetujui fraksi-fraksi adalah sebesar Rp1,366 triliun, sesuai dengan penyampaian Bupati Natuna Ilyas Sabli dalam Pidato Pengantar Nota Keuangan RAPBD pada pada 19 Februari 2014.

Ketua Fraksi Golkar Plus Hj Ngesti Yuni Suprapti dalam pendapat akhirnya mengharapkan pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan program-program kegiatan di seluruh SKPD, agar selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan koimisi-komisi terkait, sehingga semua kebijakan yang diputuskan dapat dipahami oleh DPRD, yang selanjutnya disampaikan dan dijelaskan kepada masyarakat.

Selanjutnya, kata Ngesti Yuni, Fraksi Golkar Plus juga berharap APBD 2014 yang menganggarkan 20,26 persen untuk pendidikan betul-betul berdampak langsung terhadap mutu pendidikan supaya lebih baik dan sempurna.

"Pemerintah daerah agar secepatnya menambah gedung sekolah di wilayah Ranai, mempercepat pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) serta pengelolaan dana bantuan bagus dan beasiswa harus tepat waktu," ungkapnya.

Kemudian, kata Yuni, di bidang kesehatan pemerintah daerah perlu membangun sarana dan prasrana yang layak, seperti puskesmas, serta puskesmas keliling untuk melayani masyarakat yang ekonomi lemah di semua daerah.

Namun perlu , katanya lagi, bidang pekerjaan umum agar lebih serius untuk meningkatkan mutu jalan hotmix, menyelesaikan pembangunan gedung yang belum terselesaikan.

"Dinas Pekerjaan Umum perlu serius meningkatkan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pembangunan jalan poros desa-desa, serta harus meningkatkan mutu jalan hotmix, jangan asal hitam saja," katanya.

Sementara itu, Fraksi Demokrat Nurani Rakyat, Fraksi Partai Amanat Nsionla (PAN) Plus dan Fraksi Pelopor Patriot Pembaruan Karya Bangsa (P3KB), meminta Bupati agar melaksanakan visi dan misi Kabupaten Natuna agar tepat sasaran, menetapkan sistem pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan serta melakukan penetapan gaji pegawai honorer sesuai dengan UMK. (Antara)

Editor: Rusdianto

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.