Logo Header Antaranews Kepri

Warga Kundur Keluhkan Sulitnya Dapatkan Premium

Rabu, 20 Agustus 2014 11:06 WIB
Image Print

Karimun (Antara Kepri) - Warga di Pulau Kundur, terutama Kecamatan Kundur Barat mengeluhkan sulitnya mendapatkan premium untuk bakar bakar kendaraan.

"Dalam 12 jam sehari, kios-kios premium hanya buka dua jam, selebihnya tutup sehingga menyulitkan warga di Kundur Barat untuk mendapatkan bahan bakar kendaraan," kata tokoh masyarakat Kundur Barat, Raja Zuriantiaz di Tanjung Balai Karimun, Rabu.

Menurut Raja Zuriantiaz, kondisi tersebut sudah berlangsung sejak libur Idul Fitri, bahkan semua kios tutup akibat pasokan premium habis.

"Warga bingung kemana kuota premium untuk Kundur Barat. Kenapa kios-kios lebih banyak tutupnya daripada buka," katanya.

Sebagian warga di Kundur Barat, menurut dia terpaksa membeli premium di Tanjungbatu, Kecamatan Kundur yang berjarak hampir 30 kilometer.

Namun, kalaupun warga bisa membeli premium di Tanjungbatu, ia mengatakan tidak mampu memenuhi bahan bakar kendaraan untuk rutinitas sehari-hari karena setiap pembelian hanya dijatah 2 liter oleh pemilik pangkalan maupun kios di Tanjungbatu.

"Jatah dua liter itu hanya cukup untuk pulang pergi dari Desa Kundur ke Tanjungbatu. Jadi, sama saja bohong karena premium yang dibeli habis dijalan, belum lagi desa yang lebih jauh," kata dia.

Raja yang juga mantan anggota DPRD Karimun meminta Pemerintah Kabupaten Karimun melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait pendistribusi BBM bersubsidi agar benar-benar dinikmati oleh masyarakat.

Persoalan krisis premium di Karimun, menurut dia bukan hal baru, tetapi sudah terjadi sejak lama, tidak hanya di Pulau Kundur, tetapi juga di pulau lain termasuk di Pulau Karimun Besar yang hari ini tengah dilakukan penertiban kios-kios premium ilegal.

"Pengawasan BBM bersubsidi kami nilai sangat lemah. Pemerintah daerah harus memberikan sanksi tegas terhadap oknum yang menyelewengkan premium. Percuma pemerintah menganggarkan subsidi untuk BBM karena hanya dinikmati segelintir orang," kata dia.

Ia juga meminta pemerintah daerah mengendalikan pembelian kendaraan bermotor karena diperkirakan sudah tidak seimbang dengan kuota premium.

"Kendaraan bermotor begitu mudah dibeli di 'dealer'. Begitu bayar uang muka bisa langsung pakai dengan plat nomor resmi, padahal setiap sepeda motor yang baru dibeli mendapatkan plat nomor sementara," kata dia. (Antara)

Editor: Budi Suyanto



Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026