Pemprov Kepri Bantah Tidak Urus Anggaran Pilkada
Tanjungpinang (Antara Kepri) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) membantah tidak mengurusi anggaran untuk penyelenggaraan pilkada.
"Kami masih menunggu peraturan teknis terkait penganggaran," kata Gubernur Kepri HM Sani yang didampingi Sekretaris Daerah Kepri Robert Iwan L di Gedung Daerah Tanjungpinang, Selasa.
Robert menambahkan Pemprov Kepri sudah mengalokasikan anggaran Pilkada Kepri 2015 melalui dana cadangan sebesar Rp80 miliar. Anggaran tersebut nanti dikelola KPU Kepri, Bawaslu Kepri dan Polda Kepri.
"Kami memang belum membagi anggaran itu untuk masing-masing institusi, tetapi bukan berarti kami tidak mengurusnya," ujarnya.
Dia membantah Pemprov Kepri belum pernah menggelar rapat teknis dengan KPU Kepri, Bawaslu Kepri dan Polda Kepri. Menurutnya, rapat sudah pernah dilaksanakan beberapa kali.
"Saya pernah memimpin rapat tersebut. Selanjutnya diserahkan kepada tim teknis yang dipimpin Kepala Badan Kesbangpol Kepri Syafri Salisman," ujarnya.
Sebelumnya Syafri Salisman mengatakan rapat teknis belum dapat dilaksanakan sebelum peraturan pelaksana terkait persoalan anggaran dan tahapan pilkada ditetapkan KPU RI. Pemprov Kepri tidak ingin salah dalam mengalokasikan anggaran.
"Kami tidak mau ini menimbulkan persoalan hukum, karena itu harus hati-hati dalam penganggaran," ujarnya.
Dia menjelaskan Pemerintah Kepri tidak akan mengalokasi anggaran pada kegiatan tertentu yang sudah dianggarkan oleh pemerintah kabupaten dan kota atau pun KPU RI. Apalagi pelaksanaan pesta demokrasi tidak hanya dilaksanakan Kepri, melainkan Bintan, Batam, Natuna, Lingga, Anambas dan Karimun.
"Kecuali Tanjungpinang, pelaksanakan pilkada di kota itu menggunakan anggaran provinsi dan Pemkot Tanjungpinang," katanya.
Sebelumnya, Komisioner KPU Kepri Marsudi mengingatkan Pemerintah Kepri untuk serius menangani permasalahan itu, apalagi pilkada sudah di depan mata. KPU Kepri secara administrasi sudah melaksanakan tugasnya seperti melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah.
"KPU Kepri juga sudah merasionalisasi anggaran yang dibutuhkan. Setelah dirasionalisasi anggaran yang dibutuhkan Rp121 miliar," katanya.
Sampai sekarang, menurut dia KPU Kepri belum pernah membahas permasalahan teknis pilkada. Bahkan KPU Kepri sudah berulang kali meminta data kependudukan, tetapi belum diberikan.
"Kami minta persoalan teknis pilkada segera dibahas bersama, karena pilkada sudah semakin dekat," katanya. (Antara)
Editor: Rusdianto
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
