P2KP Kepri Gelar Workshop Bersama Pers

Kamis, 6 Agustus 2015 18:45 WIB

Kami juga berharap adanya kolaborasi dan sinargi P2KP dengan arah kebijakan pemerintah daerah, serta program pemberdayaan yang sedang atau akan dilaksanakan oleh mereka

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Satuan Kerja Program Peningkatan Kualitas Pemukiman (P2KP) Kepri menggelar "workshop" mengusung tema "Peran Media Dalam Publikasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Kepri" bersama insan pers dengan tujuan membangun komunikasi secara intens, khususnya insan pers di Tanjungpinang.

"Dengan harapan, media memiliki kontribusi di dalam memberitakan informasi tentang P2KP sebagai kelanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan yang telah berakhir," kata Team Leader Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) Kepri, Joni Hardi di Hotel Sampurna Jaya, Rabu.

Menurutnya, di bawah naungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, P2KP berkomitmen mendukung kebijakan penanganan pemukiman di perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan dengan penetapan target yang disebut 100 - 0 -100.

"Artinya, target 100 persen akses air minum, 0 persen kawasan pemukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak," ujar Joni.

Target tersebut yang menurutnya merupakan aktualisasi visi Cipta Karya guna mewujudkan pemukiman yang layak huni dan berkelanjutan untuk lima tahun ke depan, yang tentunya akan tercapai dengan kontribusi dari pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan atau "stakeholders" di daerah.

Hal tersebut diatur dalam UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, pada hakikatnya merupakan visi yang perlu diupayakan dan dijaga bersama.

Dilanjutkan oleh Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi Satker P2KP Kepri, Danli Tinisela, berdirinya P2KP memiliki tujuan antara lain, melakukan perubahan sikap dan prilaku masyarakat yang sehat dan produktif, termasuk Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang dapat mendukung tercapai target 100-0-100.

"Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan kawasan kumuh dan pencapaian target 100-0-100 tersebut, serta meningkatkan kapasitas dan peran pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan stakeholders di wilayahnya," papar Danli.

Dengan harapan, pemerintah daerah, swasta, BUMN, LSM, perguruan tinggi dan kelompok peduli lain memahami program yang ada di P2KP.

"Selain itu, kami juga berharap adanya kolaborasi dan sinargi P2KP dengan arah kebijakan pemerintah daerah, serta program pemberdayaan yang sedang atau akan dilaksanakan oleh mereka," paparnya.

Terakhir, P2KP menginginkan adanya inisiasi kemitraan dengan pemerintah daerah, swasta, BUMN, LSM, perguruan tinggi, asosiasi usaha, masyarakat dan kelompok peduli lainnya. (Antara)

Editor: Rusdianto

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.