Bupati Karimun Usulkan Belanja Daerah Rp1,345 Triliun

Rabu, 25 November 2015 16:52 WIB

Target pendapatan sebesar itu, insya Allah terealisasi melalui sumber-sumber pajak dan retribusi lainnya

Karimun (Antara Kepri) - Bupati Karimun, Kepulauan Riau, Aunur Rafiq, mengusulkan belanja daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 sekitar Rp1,345 triliun.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Karimun di Karimun, Selasa (24/11), dengan agenda penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2016.

Aunur Rafiq menjelaskan angka belanja daerah 2016 mencapai Rp1.345.084.375.888, meningkat 0,59 persen daripada APBD 2015 yang Rp1.265.035.207.762.

Pendapatan daerah, kata dia, ditargetkan Rp1.181.609.002.313 atau meningkat 0,83 persen dibandingkan dengan 2015 yang mencapai Rp1.083.492.046.486.

"Target pendapatan sebesar itu, insya Allah terealisasi melalui sumber-sumber pajak dan retribusi lainnya," kata dia.

Dalam rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Muhammad Asyura itu, Aunur Rafiq juga menyebutkan soal pembiayaan penerimaan yang diproyeksikan Rp165.587.886.387, untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah yang diusulkan tersebut.

"Sehingga selisih antara pendapatan dan belanja menjadi nihil," kata Rafiq.

Pembiayaan pengeluaran, diusulkan Rp2.112.512.812 dalam bentuk penyertaan modal di Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karimun Rp2 miliar, serta menutupi kekurangan pembayaran utang "fee chanelling" Bank Riau-Kepri Rp112.512.812.

Dia mengatakan usulan anggaran dan belanja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2016 dengan mengacu pada visi dan misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dengan tujuh prioritas pembangunan.

Sebanyak delapan fraksi di DPRD Karimun menyetujui Rancangan KUA-PPAS yang dipaparkan Bupati Aunur Rafiq.

Ketua DPRD Karimun Muhammad Asyura mengatakan usulan tersebut akan dibahas antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Badan Anggaran DPRD.

"Rancangan KUA-PPAS APBD 2016 kita terima, namun sejumlah catatan yang disampaikan fraksi-fraksi, kami harapkan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah," kata dia. (Antara)

Editor: M.H Atmoko

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.