Karimun akan Presentasikan Proposal BLK kepada Menteri

Selasa, 16 Februari 2016 13:55 WIB

Proposalnya sudah selesai disusun. Secepatnya saya bersama pimpinan DPRD menghadap Menteri Tenaga Kerja untuk memaparkan proposal BLK itu

Karimun (Antara Kepri) - Pemerintah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, akan mempresentasikan proposal pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) kepada Menteri Ketenagakerjaan di Jakarta.

"Proposalnya sudah selesai disusun. Secepatnya saya bersama pimpinan DPRD menghadap Menteri Tenaga Kerja untuk memaparkan proposal BLK itu," kata Bupati Karimun Aunur Rafiq di Tanjung Balai Karimun, Selasa.

Aunur Rafiq mengatakan, proposal itu memuat usulan pendirian BLK yang sudah lama menjadi wacana namun belum juga terealisasi.

Pendirian BLK, menurut dia, sangat mendesak untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal dalam bursa kerja di kawasan perdagangan bebas atau "free trade zone" (FTZ) Karimun.

Dia mengemukakan, pendirian BLK memang tidak semudah yang dibayangkan sejumlah pihak. Pendirian BLK, kata dia, memerlukan persetujuan pemerintah provinsi dan pusat, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan.

"Pemerintah provinsi sudah menyetujui, tinggal bagaimana kami menyampaikan proposal itu kepada Menteri Tenaga Kerja," katanya.

Untuk mendirikan BLK, kata dia, memerlukan bantuan anggaran dari pemerintah pusat, selain dana pendampingan dari kabupaten maupun provinsi.

"Untuk lahan sudah kita siapkan, kita berharap BLK di Karimun sudah mulai dibangun tahun depan," kata dia.

Menurut dia, pendirian BLK semakin mendesak dengan diberlakukannya pasar bebas ASEAN yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Tenaga kerja lokal memerlukan keahlian yang mumpuni sehingga bisa bersaing dengan tenaga kerja asing yang terbuka lebar untuk bekerja di Indonesia sebagai implementasi dari MEA.

"BLK menjadi tempat pelatihan bagi tenaga kerja dan mendapatkan sertifikasi yang dapat digunakan dalam merebut bursa kerja, setidaknya di kawasan FTZ Karimun," kata dia.

Rafiq mengungkapkan, sejumlah perusahaan besar di FTZ membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah banyak, seperti PT Saipem Indonesia Karimun Branch, perusahaan pabrikasi dan anjungan lepas pantai asal Italia yang menanamkan modalnya di Meral Barat yang masuk kawasan FTZ.

PT Saipem, kata dia, saat ini memiliki tenaga kerja sebanyak 4.878 orang, termasuk yang bekerja melalui perusahaan subkontraktor perusahaan tersebut.

Dari tenaga kerja sebanyak itu, 87 persen merupakan tenaga kerja Indonesia, sedangkan tenaga kerja asing sebanyak 613 orang atau 13 persen. Dari 87 persen tersebut, jumlah tenaga kerja lokal sekitar 52 persen

"Saat ini PT Saipem masih memerlukan tenaga kerja sekitar 300 orang dengan berbagai kualifikasi keahlian yang dibutuhkan perusahaan itu," kata dia. (Antara)

Editor: Sigit Pinardi

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.