Logo Header Antaranews Kepri

Pemkot Peringatkan Dinas Tolak Tenaga Honorer Baru

Rabu, 8 Juni 2016 22:26 WIB
Image Print
Soal SK honor, tidak ada SK yang dikeluarkan oleh BKD. Kalau ada pegawai masuk, datanya jangan diterima. Saya sudah 'warning' semua dinas

Batam (Antara Kepri) - Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau memperingatkan seluruh dinas dan badan untuk menolak tenaga honorer baru yang mengantongi surat keputusan pengangkatan tahun 2016, yang diduga palsu.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi di Batam, Rabu, menegaskan Pemkot tidak pernah mengeluarkan SK pengangkatan tenaga honorer baru, sesuai dengan komitmennya untuk meminimalkan jumlah tenaga harian lepas.

"Soal SK honor, tidak ada SK yang dikeluarkan oleh BKD. Kalau ada pegawai masuk, datanya jangan diterima. Saya sudah 'warning' semua dinas," kata Wali Kota.

Berdasarkan laporan, ada sejumlah warga yang datang ke kantor dinas dan badan untuk bekerja dengan membawa surat keputusan dengan tandatangan BKD Kota Batam dan BKD Provinsi Kepulauan Riau.

Rudi menegaskan, itu bukan tandatangan asli Kepala BKD.

"Bukan tandatangan, seolah-olah tandatangan," kata dia.

Hingga saat ini Pemkot belum mendapatkan SK yang asli, yang kerap dibawa warga adalah fotokopi.

Peristiwa serupa juga terjadi di ibu kota provinsi Tanjungpinang, beredar surat keputusan palsu tentang pengangkatan pegawai honorer kantor dinas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pelaksana Tugas Sekda Kepri Reni Yusneli, menyatakan sejumlah warga membawa SK palsu menemui kepala dinas untuk bekerja sebagai tenaga honorer.

Menurut dia, pejabat yang ditemui pemegang SK palsu antara lain Kepala Dinas Pendidikan, dan Dinas Pariwisata. Kedua pejabat itu merasa heran karena tidak ada instruksi dari gubernur.

Kalimat dan tanda tangan di dalam SK tersebut juga mencurigakan sehingga kepala dinas tidak mengakomodir keinginan pemegang SK.

"Ada cukup banyak SK seperti petikan, namun saya belum tahu jumlahnya. Tetapi, yang pasti SK palsu itu bukan diterbitkan oleh BKD Kepri," ujarnya.

Reni menegaskan, Pemprov Kepri defisit anggaran sehingga belum bisa mengangkat tenaga honorer, bahkan besaran tunjangan kepada ASN saja akan diturunkan. (Antara)

Editor: Rusdianto



Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026