#SK

Gubernur Kepulauan Riau Muhamad Sani beserta sejumlah kepala daerah kabupaten/kota di provinsi itu menemui Komisi IV DPR RI untuk membahas penetapan status hutan lindung di ...

Gerakan Mahasiswa Muslim Provinsi Kepulauan Riau menuntut Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan minta maaf pada masyarakat atas keluarnya Surat Keputusan (SK) Nomor ...

Badan Pengusahaan Batam belum menerima laporan tentang rencana hengkangnya perusahaan asing setelah keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 463/Menhut-II/2013 yang ...

Pemerintah Kota Batam merotasi kepala sekolah (kepsek) SMA Negeri 14 untuk menghindari konflik yang terjadi antara siswa dan guru dengan Kepsek yang menjabat karena dianggap ...

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Karimun menyurati Menko Perekonomian Hatta Rajasa untuk menyampaikan dampak penetapan kawasan hutan sehingga menimbulkan keresahan ...

Wali Kota Batam mengambil alih wewenang Kepala Dinas Pendidikan dalam mengangkat kepala sekolah dan memutasi guru untuk mengatasi konflik yang kerap terjadi."Wali Kota ...

Sekitar 20 orang guru dan siswa SMA Negeri 14 Batam beramai-ramai melaporkan kepala sekolahnya ke Komisi I DPRD karena bersikap sewenang-wenang dan terlibat dalam pemukulan ...

Kamar Dagang dan Industri Batam menyatakan ada beberapa pengusaha yang ingin hengkang karena ketidakjelasan status lahan di Batam."Beberapa pengusaha Jepang dan perwakilan ...

Kamar Dagang dan Industri Kota Batam menggugat Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang menyatakan sejumlah kawasan industri dan perumahan masuk hutan lindung, ke Pengadilan Tata ...

Pengacara Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Cabang Batam, Purnomo Hadi menunjukkan tanda terima gugatan dari PTUN Tanjung Pinang di Batam, Rabu (25/9). KADIN menggugat SK Menhut nomor 463 tahun 2013 ...