#SK

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.463 tahun 2013 mengubah kawasan perkantoran, kawasan bisnis, kawasan industri serta perumahan di Batam menjadi hutan lindung, dan ...

Badan Pengusahaan Batam menjamin pemegang alokasi lahan untuk melakukan perpanjangan Uang Wajib Tahunan Otoria dan sertifikat hak atas tanah oleh Kantor Pertahanan Kota ...

Anggota DPRD Kepulauan Riau, Rudy Chua berpendapat PT Pembangunan Kepri yang merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) sebaiknya dibubarkan karena hanya membebani ...

Kasubdit Penataan Daerah Wilayah I Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Hendaryanto menegaskan, Edi Siswoyo masih tetap unsur pimpinan DPRD Kepulauan Riau ...

Kantor Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Batam di Jalan Engku Putri masuk wilayah hutan lindung, menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan ...

Pemerintah Kota Batam akan mengupayakan sertifikasi (penyertifikatan) kavling siap bangun (KSB) yang dialokasikan Badan Pengusahaan Batam dan kampung tua yang ditetapkan pemkot ...

Badan Pengusahaan Batam mengimbau masyarakat yang status lahannya berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan No.463/Menhut-II/2013 berstatus hutan agar tetap tenang."BP ...

DPRD Karimun, Provinsi Kepulauan Riau telah mengirimkan surat pengajuan untuk proses pergantian antarwaktu (PAW) dua legislator yang maju sebagai calon legislatif menggunakan ...

Masyarakat Kota Batam yang tinggal di perumahan-perumahan yang berdiri di atas lahan hutan lindung diminta untuk tetap tenang karena pemerintah kota akan mencarikan solusi yang ...

Real Estate Indonesia (REI) Batam menilai keputusan Menteri Kehutanan RI No.463/Menhut-II/2013 yang menghutankan sebagian lahan, termasuk yang telah dicadangkan untuk digarap ...